Home » » KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI BANK JATENG

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI BANK JATENG

MOKI, Semarang-Bank Jateng sebagai Bank Kebanggaan masyarakat Jawa tengah selalu berupaya mendukung kebijakan program perintah Provinsi Jawa Tengah ,sebagai penopang pembangunan. Adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,- yang sebagian dijamin oleh Perusahaan Penjamin yaitu Askrindo dan Jamkrindo.

Sumber Dana Penyaluran KUR
Adalah 100 % (Seratus Persen) bersumber dari dana Bank Jateng yang dihimpun dari dana masyarakat (tabungan, giro, dan deposito).

Maksud dan Tujuan KUR
1    KUR dimaksudkan unutk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMLML yang melakukan kegiatan usaha produktif dan layak namun belum bankable kepada Bank Pelaksana.
2    KUR bertujuan untuk :
a.    Tercapainya percepatan pengembangan sektor riil (terutama sektor pertanian, kehutanan, kelauatan dan perikanan, serta industri).
b.    Pemberdayaan UMKMK, dalam rangka penanggulangan / pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

PERKEMBANGAN KUR DI BANK JATENG
Bank Jateng ditunjuk Pemerintah Pusat sebagai salah satu dari 13 Bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) mulai Maret 2010. Dengan dukungan jaringan yang menjangkau sampai ke pelosok Jawa Tengah, sampai dengan Desember 2010 KUR telah tersalur Rp. 269 miliar dari target 250 miliar (107 % dari target) dengan jumlah debitur lebih dari 4.600 debitur serta tingkat kemacetan atau Non Performing Loan (NPL) 0 %. Dengan keterlibatan Bank Jateng sebagai penyelenggara KUR ini akan menambah kesempatan bagi masyarakat Jawa Tengah untuk mengakses permodalan selain yang telah direalisasikan rekan perbankan lain seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, BSM, BTN, dan Bank Bukopin. Sektor pembiayaan KUR yaitu sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, industri, perdagangan dll, telah dibiayai oleh Bank Jateng.

Kriteria Calon Debitur KUR
1    Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program Pemerintah.
2    Dapat sedang menerima kredit konsumtif.
3    Dalam hal UMKMK masih tercatat Pada Sistem Informasi Debitur BI, tetapi telah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas Bank sebelumnya.
4    Untuk KUR Mikro tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur BI.

I.    Langsung dari Bank Pelaksana ke UMKMK
a.    Bank melakukan analisa kelayakan usaha calon Debitur KUR. Jika dinilai layak dan disetujui, maka Bank dan Debitur KUR menandatangani Perjanjian Kredit.
b.    Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin.

II.    Tidak Langsung melalui Lembaga Linkage dengan Pola Executing
a.    Lembaga Linkage mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan kepada Bank Pelaksana.
b.    Bank Pelaksana melakukan pengecekan SID dan analisa kelayakan. Apabila layak dan disetujui maka Bank Pelaksana Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Lembaga Linkage.
c.    Bank Pelaksana mengajukan permintaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada Peusahaan Penjamin atas nama Lembaga Linkage.
d.    Lembaga Linkage menyalurkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada Debitur UMKMK dari Lembaga Linkage.
e.    Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Lembaga Linkage.

III.    Tidak Langsung Melalui Lembaga Linkage dengan Pola Channeling
a.    UMKMK memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga Linkage untuk mengajukan kedit & menjaminkan agunan kepada Bank Pelaksana;
b.    Lembaga Linkage mewakili UMKMK mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana.
c.    Bank Pelaksana melakukan pengecekan SID dan analisa kelayakan. Jika layak dan disetujui, maka Lembaga Linkage dengan UMKMK atau Lembaga Linkage dengan Bank Pelaksana menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan.
d.    Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin atas nama UMKMK.
e.    Lembaga Linkage menerus pinjamkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada Debitur UMKMK.
f.    Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Bank Pelaksana melalui Lembaga Linkage.
   
Ketentuan Penyaluran KUR Melalui Lembaga Linkage (Pola Executing)
1    Lembaga Linkage tersebut diperbolehkan sedang memperoleh Kredit / Pembiayaan dari Perbankan.
2    Lembaga Linkage tersebut tidak sedang memperoleh Kedit Program Pemerintah.
3    Plafon KUR yang dapat diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage maksimal sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan jangka waktu sesuai ketentuan KUR.
4    Suku bunga KUR dari Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage maksimal sebesar 14% efektif pertahun.
5    Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari Lembaga Linkage kepada UMKMK ditetapkan maksimal sebesar 22% efektif per tahun dan maksimal Rp. 100 juta per debitur.
6    Lembaga Linkage bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank Pelaksana.
7    KUR yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah KUR yang diterima oleh Lembaga Linkage.
Ketentuan Penyaluran KUR Melalui Lembaga Linkage (Pola Channeling)
1.    Lembaga Linkage diperbolehkan sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan maupun Kredit Program Pemerintah.
2.    Jumlah KUR yang disalurkan oleh Bank Pelaksana adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga Linkage.
3.    Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui Lembaga Linkage kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Retail dan KUR Mikro.
4.    Atas penyaluran KUR tersebut, Lembaga Linkage berhak memperoleh fee dari Bank Pelaksana yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan Bank Pelaksana.
5.    Debitur KUR bertanggung jawab atas pengembalian KUR.
6.    Jumlah kedit yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh Debitur KUR.

Kesimpulan
1.    KUR diberikan untuk UMKMK yang produktif dan layak namun belum bankable agar daspat mengakses kredit/pembiayaan dari Bank.
2.    KUR merupakan pinjaman yang harus DILUNASI kepada Bank dan BUKAN Hibah.
3.    UMKMK menyerahkan agunan sesuai dengan ketentuan Bank, dengan mempertimbangkan adanya penjaminan pemerintah dan kelayakan usaha.
4.    Keputusan pemberian KUR sepenuhnya merupakan kewenangan Bank, dengan memperhatikan arahan Komite Kebijakan KUR.
5.    UMKMK wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepada Bank sampai lunas.(mnr)
Share this article :

Post a Comment

 
Support : HOME | KARIR | REDAKSI
Copyright © 2011. KabarInvestigasi - All Rights Reserved
Published by KabarInvestigasi
Proudly powered by KRISTIANTO