DALAM NEGERI

Topics :
Latest Post

Kapolda Aceh Irjen Iskandar Hasan SH, MH;Dalam Proses Hukum Tidak Ada Pengecualian

MOKI, Sabang-Kapolda Aceh Irjen Iskandar Hasan SH, MH ketika diwawancarai kabarinvestigasi 28/04 menyakan tentang keamanan Aceh Jelang Pemilu Kada dan penangkapan dugaan Teroris di Aceh Besar 27/04) menegaskan, Polda Akan menurunkan Personil sebanyak 12 ribuan untuk Pengamanan Pemilu Kada, didalam Hukum tidak ada pengecualian sebab disbutkan “ Barang Siapa “ jadi tidak ada yang kebal Hukum, tegas Kapolda.

Dikatakan, berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan oleh Densus 88 Mabes Polri setelah Teroris melakukan kegiatannya di Jawa Barat, maka selanjutnya dilakukan pengembangan dan awalnya yang ditangkap hanya 3 orang di Merduati Banda Aceh, lalu mereka bertiga dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalalam. 

Setelah dilakukan Penyergapan di rumah kediaman Teroris di Merduati Banda Aceh, berhasil ditemukan barang bukti berupa berbentuk serbuk, belerang, detonator, remot control, mesiu, garam, kumpulan paku, baut, dan ditemukan juga alat pemotong besi gerinda , pupuk urea, garam 1 karung yang telah tercampur dengan belerang dan aluminium, ada juga sebuah buku denga tulisan tangan mengenai bahan-bahan kimia.

Diterangkan, turut juga disita beberapa barang alat elektronik, sterika, Telepon, bola lampu kecil beserta kabel dan alat pencukur rambut electronic, jam tangan, sebo, ada juga ditemukan foto foto buku Mujahidah forever dan mungkin buku ini adalah ajaran-ajaran dari mereka, serta sebuah jam dinding yang bertuliskan Bendera Kerajaan Islam Aceh Darussalam, mengenai bendera tersebut akan ditelusuri terus apakah ada keterlibatan NII, papar Kapolda. 

Setelah ke tiga tersangka Teroris di periksa secara teliti oleh Tim Densus 88 berhasil diungkap enam orang lagi sehingga harus segera dilakukan penangkapan terhadap mereka yaitu, JH DH 26 thn pekerjaan swasta lahir di Bogor tinggal disekitar Mesjid Raya Aceh Besar, MZ KI 35 thn pekerjaan swasta alamat Merduati Kuta Raja Banda Aceh, selanjutnya MF SAL 33 thn pekerjaan swasta tinggal di desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kapupaten Aceh Tamiang, MSR 30 thn pekerjaan swasta alamat Desa Bethun Kot Lhokseumawe, MH DN 24 thn pekerjaan swasta Bethun Kot Lhokseumawe dan T ZUL 35 thn  lahir di Rumbio Pekan Baru Riau salah seorang Teroris yang telah lama masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Densus 88 Mabes Polri.

Mereka yang telah ditangkap sekarang ini masih dalam rangka penyelidikan untuk diperiksa serta  dikembangan dan kita masih punya waktu tujuh hari untuk memeriksa nya, setelah itu akan diketahui hasilnya apakah mereka ini terlibat secara langsung ataukah tidak mengenai Terorisme yang terjadi selama ini diluar Aceh, ujar  Kapolda

Begitupun, kerja sama terus akan dilakukan oleh Tim Polda Aceh dengan Tim Densus 88 Mabes Polri untuk mengungkap sampai dimana keterlibatan mereka terhadap kegiatan Teroris selama ini hingga tuntas. 

Mengenai ajaran yang dianut para Teroris tentang kemungkinannya didirikan Negara Islam Aceh Darussalam Kapolda mengatakan, tidaklah mungkin masyarakat Aceh mau mengikutinya pasalnya kegiatan tersebut hanya sebahagian dari segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sesungguhnya masyarakat Aceh sangat tidak menyukai hal tersebut dan banyak masyarakat yang marah terhadap kehadiran mereka di Aceh ini, ujar Kapolda.

Ditambahkan, masyarakat Aceh banyak yang memprotes kehadiran mereka lewat SMS kepada saya, dan meminta agar ditindak tegas secara hukum dan jangan dibiarkan. Kehidupan masyarakat sekarang ini sudah sangat tenang tidak sperti masa sulit dulu jadi masyarakat ingin ketenangan dan kenyamanan terutama menghadapi Pemilu Kada yang tinggal hanya hitungan bulan.

Mengenai Pemilu Kada, Kapolda akan mengerahkan tiga perempat dari anggota yang ada di Polda Aceh untuk mensukseskan Pemilu Kada dari gangguan keamanan, kalau sekarang ini personil Polda ada 15 ribu maka untuk pengamanan Aceh berkisar 12 ribu-an personil Polda akan mengamankan jalannya Pemilu Kada yang akan datang.

Sementara ini titik rawan yang ada di Aceh ada berkisar di sekitar Kota Banda Aceh, pantai utara Aceh kabupaten Pidie, Bireun dan Aceh Timur, mengapa demikian ?,  selama ini yang terindikasi dilakukannya perbuatan tersebut sehingga terjadi gesekan – gesekan terutama dari kedua belah pihak barusaja terjadi, papar Iskandar.

Kapolda menghimbau, kepada semua pihak mari kita bangun sistem demokrasi yang baik di Aceh, agar pemilu kada dapat berjalan dengan sukses, biarkanlah masyarakat memilih sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya, jangan ada dilakukan unsur pemaksaan sebab akan menimbulkan sakit hati di masyarakat  maka untuk itu mari kita bangun demokrasi yang benar benar demokrasi menuju Aceh masa depan, katanya.

Ketika Kabarinvestigasi menanyakan tentang kejadian Pemukulan seorang Wartawan Harian Analisa (selasa 26/04) yang juga selaku Ketua PWI kabupaten Pidie oleh beberapa anggota  Komite Peralihan Aceh (KPA) Kapolda Aceh menegaskan, “Untuk kasus-kasus yang terjadi di Aceh selama ini sekecil apapun kasus kriminalitasnya akan dilakukan satu tindakan Hukum, baik itu kasus pemukulan, pengancaman, atau menggunakan kekerasan tetap akan diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku, seperti kasus di Bireun dan Banda Aceh semua itu akan diproses sesuai Hukum walaupun ada orang dibelakang itu (becking) sebab didalam Hukum disebutkan “ Barang siapa “ jadi tidak ada pengecualian didalam pemrosesan Hukum”, tegas Kapolda.(Tiopan. AP)

Oknum Dokter RSUD Jantho Langgar Disiplin

MOKI, Aceh Besar-Undang-undang nomor 30 tahun 1980, jelas menyebutkan aturan dan sanksi kepada seorang pegawai negeri di Negara Indonesia, baik terkait dengan hak dan kewajibannya, begitu juga hal nya terkait dengan ancaman yang di siapkan kepada seorang pegawai negeri yang melanggar, begitu pun poin yang tertara dalam peratuaran pemerintah PP NO 53 tahun 2010.

Apakah karena tidak tahu atau sama sekali tidak mau tahu dengan kewajiban seorang pegawai negeri yang ditugaskan dan digaji dengan uang rakyat, sementara tugas di campakan begitu saja dengan tidak merasa bersalah sedikitpun.

Demikian lah prilaku salah seorang Dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Jantho, berinensial  (DR), disinyalir selama ini kerab tidak disiplin dalam bertugas, sehingga jam dinas nyaris habis dipergunakan untuk mengurus  bisnis pribadinya.

Tidak hanya itu, kelakuan dokter yang ditugaskan di Poli Umum RSUD Kota Jantho itu, terkesan  pesimis dengan segala tugas yang di bebankan, sehingga kehaddiran Dokter tersebut setiap harinya ke lingkungan RSUD  setempat, hanya untuk menandatangani absensi  semata.

” kalau untuk absensi  ya rutin beliau masuk, tapi untuk bertugas tidak tahu,” jawab salah satu sumber yang di konfirmasi media ini siang tadi di lingkungan RSUD Kota Jantho.

Sumber lain mengungkapkan,  Dokter yang pernah duduk sebagai Dirut RSUD tersebut beberapa waktu lalu ini, juga kerab meninggalkan tugasnya, sehingga pasien yang datang terpaksa di alihkan kepada dokter lain, malah disebut-sebut (DR) sering mempergunakan jam kerja untuk mengurus  bisnis  pribadinya .

” beliau ada bisnis pribadi di luar, mungkin beliau ada disana,” jawab sumber  di poli Umum setempat saat di  tanyai media ini, keberadaan Dokter bersangkutan, sembari menyebut kan bisnis nama bentuk bisnis pribadi Dokter tersebut .

Sementara Direktur Rumah Sakit Umum (RSUD)Kota Jantho, Dr.Fia Dewi Auliani.Mars, yang di hubungi , Rabu (27/4) di Kota jantho, membenarkan kejadian tersebut, “ benar Saudara Dokter (DR) sering tidak di tempat saat jam kerja,” kata Dewi.

Dewi Mengaku, dirinya selaku pimpinan RSUD itu, saat ini, telah menegur  (DR) namun , DR terkesan tidak mengubris  teguran Direktur tersebut, “ saya selaku pimpinan telah menegur beliau,” ujar Dewi lagi.

Malah, tambah Dewi perihal dokter tersebut telah dilaporkan ke pihak Inspektorat Kabupaten Aceh Besar, namun hingga kini belum ada tindakan apa pun terhadap DR.

Dewi, mengkhawatirkan, sikap DR  akan  berefek kepada  sejumlah dokter lain yang bertugas di tempat tersebut, bila mana hal itu terjadi maka  upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, bakal menjadi mimpi belaka, pada hal selama ini peranan RSUD Kota Jantho mulai mendapat kepercayaan masyarakat, sembari terus membenah diri, meski masih  sejumlah Dokter Sepesalis masih harus di datangkan dari luar, “walau pun masih kurang Dokter spesialis , namun masyarakat sudah betah berobat disini,”  terang Dewi  yang di temui di ruang kerjanya siang tadi.

Dewi Beharap, Pemerintah setempat  tidak membiarkan kondisi demikian, kalau memang perkembangan Rumah Sakit Umum Daerah (SRUD) Kota jantho di harapkan tumbuh baik dan dipercaya oleh masyarakat,” kita berharap pemerintah komit dalam mengembangkan RSUD ini, secara baik dan disiplin,” pungkas Fia Dewi Auliani. ( Dahlan ZA )

Kapolda Aceh, Irjen Iskandar Hasan SH, MH ;Keamanan Aceh Tergantung Masyarakat Itu Sendiri

MOKI, Sabang-Dalam lawatan terakhirnya ke Kota Sabang Kapolda Aceh Irjen Iskandar Hasan SH,MH mengatakan, Keamanan Aceh tergantung masyarakat itu sendiri sebab kondisi keamanan Aceh dalam beberapa bulan terakhir ini aman, barang siapa yang membuat kerusuhan dan keonaran pada Pemilu Kada yang akan datang akan diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku, demikian ditegaskan Kapolda.

Kapolda Aceh Irjen. Iskandar Hasan SH, MH beserta rombongan yang terdiri dari Irwasda, Kabid Prop PAM, Kabid Humas, Kabiro Sarana dan Prasarana, Kabid Kesehatan dan beberapa Perwira lainnya, mengunjungi kota Sabang dalam rangka kunjungan kerja ke seluruh Kapupaten/Kota yang ada di Aceh, dan akan mengkahiri tugas kunjungan kerja ke daerah di Kota paling ujung wilayah NKRI yaitu Kota Sabang.

Dalam kata sambutannya Kapolda mengatakan, tugas sebagai Kapolda Aceh yang diembannya sejak tanggal 3 Januari memang sangat berat namun demikian sebagai langkah awal untuk tugas yang berat ini maka diakukannya kunjungan kerja kesetiap Polres yang ada di Aceh untuk mengetahui kinerja disetiap Polres.

Sebagai langkah evaluasi akhir maka dari pihak Polda melakukan Gelar Operasional (GO) untuk setiap jajaran Polda dalam rangka membahas masalah keamanan yang ada di Aceh dari tanggal 27 s/d 29 Mei, kegiatan ini akan melibatkan dan mempertemukan Kapolres se Aceh beserta Isteri.

Ketika melakukan Inspeksi kesetiap jajaran Polres Aceh saat kunjungan kerja nya, ada ditemukan berbagai macam masalah baik Internal maupun Eksternal serta  hal-hal lain dan kesemuanya itu akan dibicarakan pada pertemuan, jadi disetiap Polres akan memaparkan kendala-kendala yang ada selama ini dan akan dibahas untuk menjadi suatu  rumusan dan menjadi keputusan bersama yang belaku selama setahun dalam pengaman dan keamanan masyarakat terutama Pemilu Kada kedepan, dan yang sudah pasti disetiap daerah sudah barang tentu tidak akan sama permasalahannya, papar Iskandar.

Kapolda sangat antusias terhadap kondisi Parawisata Sabang, dia yakin bahwa Sabang mempunyai prospek wisata yang akan membawa dampak bagi perkembangan Sabang kedepan, apalagi Sabang adalah Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas yang kini telah terbit Peraturan Pemerintah (PP) dan kini tinggal menunggu PengalihanNorma Standart dan Perizinan yang akan selesai akhir Mei 2011 mendatang, ujarnya.

Ditambahkan, Kota Sabang sudah banyak dikenal di seluruh Indonesia terutama ketika lagu-lagu perjuangan diajarkan disekolah-sekolah seperti lagu dari Sabang sampai Mearuke. Dengan kondisi yang demikian sangatlah mustahil bila wisata Sabang tidak dikenal terutama bagi masyarakat Indonesia, apabila program wisata dilakukan secara lebih professional maka kedepan Sabang akan menjadi bagian dari Indonesia yang mempunyai daya tarik wisata Ineternasional sehingga dapat mendatangkan turis lokal maupun turis manca Negara.

Dengan demikian prospek yang terpenting adalah menggali kembali kebudayaan asli daerah agar dapat ditampilkan dalam pentas kebudayaan sebagai salah satu ciri Khas Budaya Aceh yang beragam, sehingga Kota Sabang kedepan menjadi sebagai salah daerah tujuan Wisata dengan ciri Kota Wisata Bahari yang ada di Aceh, sebutnya.

Iskandar Hasan juga menerangkan, banyak diantara teman-teman nya banyak yang berminat melakukan kunjungan untuk berplesiran ke Sabang dan selalu menanyakan tentang kondisi keamanan, saya selalu mengatakan bahwa kondisi Aceh sekarang ini Aman, jadi untuk membangkitkan minat turis lokal dan manca Negara yang sangat diperlukan adalah tentang keamanan dan kenyamanan, hal tersebut dapat  kita rasakan sekarang di Sabang.

Bagi Aceh tahun 2011 ini adalah tahun strategis, mengapa demikian ?. karena ditahun ini akan dilaksanakan Pemilu Kada, jadi berhasil tidaknya Pemilu Kada tergantung dari masyarakat Aceh itu sendiri dan hal tersebut sangat menetukan bagi kemajuan Aceh  kedepan. Bila kondisi keamanan terjamin maka kepercayaan dari pihak luar Aceh akan lebih meningkat dan untuk itu kita harus mendukung suksesnya Pemilu Kada yang akan datang dalam memilih Kepala dan wakil Daerah tingkat I maupun Tingkat II.    

Masyarakat sekarang ini telah tahu apa yang terjadi di Aceh, harapan saya jangan kecewakan masyarakat untuk dapat memilih kepala daerahnya, sebab masyarakat Aceh sekarang sangat ingin kedamaian itu ada saat Pemilu Kada sehingga mereka dapat memilih sesuai dengan yang dikehendakinya tanpa ada intimidasi dari pihak-pihak lain yang berambisi mnenjagokan calonnya, tegas Kapolda.

Mengenai keamanan yang dikhatirkan adanya gesekan-gesekan adalah didaerah pantai Utara yaitu Kabupaen Pidie, Bireun, Lhoksemawe dan Langsa. Sementara kalau untuk Sabang tidak menjadi masaalah sebab kondisi Sabang sejak Zaman Konflik adalah termasuk daerah yang apaling aman beserta daerah kabupaten Simeulue.

Penekanan saya, “barang siapa yang melakukan kerusuhan dan keonaran atau  pelanggaran Hukum di Aceh maka Hukum harus kita tegakkan, jadi harus kita tunjukkan bahwa Hukum itu ada kepada masyarakat seperti yang terjadi di Bireun, Banda Aceh, kesemuan nya telah kita proses sesuai dengan Hukum yang berlaku dan kini sudah P21 hanya tinggal proses penyidangan di pengadilan”, tegas Iskandar.  

Walikota Sabang Munawar Liza Zainal dalam sambutannya mengatakan, walaupun ada Isyu tentang Terosris di Aceh selama ini, kesemuanya itu tidak tersangkut dengan masyarakat Aceh namun ada unsur-unsur lain yang tidak baik mengotori Aceh yang berlatar konflik demi kepentingan-kepentingan datang kemari untuk mengobok-obok Aceh, meskipun demikian kami warga masyarakat Sabang khususnya Aceh tetap akan menjaga keamanan dan ketertiban terutama untuk mensukses Pemilu Kada ke depan.

Ditambahkan, Kota Sabang tidaklah seperti kota-kota lain yang ada di Aceh maupun kota lainnya di Indonesia yang tinggi tingkat kejahatan maupun hal lainnya, meskipun Sabang kotanya kecil namun tugas-tugas yang lainnya cukup banyak menanti, pasalnya masyarakat di Sabang sangatlah dekat dengan Kapolres sehingga segala sesuatunya yang terjadi menjadi pengaduannya kepada pihak Muspida seperti mati lampu saja masyarakat mengadukannya via SMS kepada Kapolres dan Walikota, sebut Munawar.

Kesemuanya itu dapat berjalan berkat kerja sama yang baik antara Muspida, tokoh masyarakat dan Ulama, contoh demonstari yang terjadi baru-baru ini kepada pihak LDII yang diprotes oleh masyarakat atas kinerjanya menurut anggapan masyarakat tidak baik melanggar norma-norma agama, menjaga hal yang tidak baik jangan sampai terjadi maka Muspida beserta tokoh Agama, MPU dan tokoh masyarakat duduk bersama mengadakan rapat mencari solusi sehingga diambil keputusan bersama bahwa untuk sementara waktu kegiatan LDII yang dianggap betententangan dengan norma-norma Islam diminta  kegiatannya segera dihentikan, dan kegiatan yang tidak bertentangan dengan norma-norma Islam silahkan dilanjutkan, papar Munawar.( Tiopan. AP )

Gebrakan PLN Membudayakan Bersih Dari Pungli

MOKI, Pati-Tambah hari PLN berusaha menerapkan budaya bersih dari pungli dalam segala bentuk dan kiat memberikan mengutamakan pelayanan kepada pelanggannya. Agar pelanggan merasa nyaman dan tidak merasa ada ketakutan.

Kini pelanggan seperti dimanjakan untuk memilih sendiri tarif daya listrik disesuaikan dengan kemampuannya.

Seperti yang di kemukaan oleh Hengki, Kepala PLN UPJ Juwana,”Guna memberikan pelayanan terhadap pelanggan, kami memberikan program Sharing ( Tamba daya gratis ) dan saya terjun sendiri dengan cara door to door,” katanya.

PLN UPJ Juwana sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir masalah-masalah yang ada, seperti kesalahan pencatatan meter. Bila masih ada kesalahan pencatatan meter, petugas PLN akan segera mengecek stand meter pelanggan dan bila benar terjadi kesalahan, pelanggan cukup membayar sesuai pemakaian dan bagian pencatat meter akan diberikan sangsi.

Untuk itu Kepala PLN UPJ Juwana menghimbau kepada pelanggan lama supaya segera migrasi ke pra bayar supaya mengatur sendiri pemakain listriknya sesuai kemampuan.

PLN UPJ Pati   

Sedangkan Kepala PLN UPJ Pati  melalui Supervisornya Agus Mugiyono belum bisa memberikan penjelasan mengenai pelayanan pelanggan, padahal masalah-masalah sering terjadi. Seperti yang dialami Wartawan sendiri ketika petugas salah mencatat angka Stand Meter dan harus membayar Rp.600 ribu lebih. Padahal rumah milik kami masih kosong karena belum ditempati, hal ini juga sama dikemukakan oleh pelanggan-pelanggan lain yang tidak mau disebut namanya.

Ketika kami datang ke PLN UPJ Pati menjelaskan kesalahan tersebut mesti dilempar sana, dilempar sini terlebih dahulu. Ini terjadi dengan kami, bagaman kalau terjadi sama pelanggan yang tidak tahu, mau tidak mau kan pasti dibayar meskipun uang didapat dengan cara hutang karena kebutuhan listrik dan bila tidak terbayar kan takut diputus.

Sikap tegas dan bijak yang diambil oleh Hengki Kepala PLN UPJ Juwana sudah saatnya patut diikuti oleh PLN UPJ-UPJ lain dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan.
Bila hal ini dilakukan popularitas akan lebih baik dan benar-benar ikut mendukung program Pemerintah bersih dari korupsi. Aris

Aceh Bukan Sarang Teroris

MOKI, Sabang-Walikota Sabang H. Munawar Liza Zainal mengatakan, Jangan kita perdalam konflik Aceh dengan lebel Tetoris seperti komentar dari Pejabat pakar teroris di Jakarta padahal, kekuatan teroris itu berada di pulau jawa dan mengapa tidak dikatakan saja teroris jawa ?. dan mengapa Aceh selalu menjadi sorotan seolah-olah menjadi sarang Teroris, sementara yang menjadi dalang teroris itu di ada di pulau jawa dan mereka yang membawanya ke Aceh dan itupun tidak disukai oleh masyarakat Aceh, tegas Munawar.

Hal tersebut dikatakan Munawar saat mengadakan pertemuan dengan Pers (senin 25/04), “ masyarakat Aceh sangat tersinggung dan merasa dilecehkan dengan komentar Pejabat pakar teroris Ansyah Bay baru-baru ini sehingga seolah Aceh udah Stigma dengan Terorisme ”, katanya.

Ada orang yang pernah datang ke Aceh dan sebagai relawan namun mengatakan bahwa dia telah lama tinggal di Aceh dan Aceh ini diangkat kepermukaan lalu seolah-olah di Aceh ada Asosiasi, jadi tadi pagi saya menyampaikan hal tersebut kepada PNS Pemko Sabang saat Upacara HUT Satpol PP dan Otda, hendaknya direfleksi sejak dini hal-hal yang aneh bila terjadi disekilingnya dan begitu juga bagi masyarakat, jangan cepat terprofokasi dengan hal yang tidak baik.

Ditegaskan, “Aceh tidak Identik dengan Terorisme dan itu perlu menjadi catatan penting bagi para pakar teroris, sebab selama ini ada pihak pihak yang melakukan Paradigma bahwa di Aceh ada sarang Teroris dan mengait-ngaitkan Aceh dengan konflik serta ketidaknyamanan disebabkan adanya kepentingan-kepentingan, tegas Munawar.    

Munawar menerangkan, baru-baru ini saya mendapat undangan bersama pihak BPKS ke Miami dan Belanda untuk melakukan sosialisasi tentang wisata yang ada di Indonesia, disana ada diadakan pasar malam Indonesia yang dilaksanakan tiap tahun oleh Kedubes RI kerja sama dengan Pemerintah Belanda.

Kedatangan kami ke Belanda dan Miami atas undangan dari kedua Pemerintah se-izin Sekretaris Negara dengan menggunakan dana dari APBN, kegiatan yang dilaksanakan melakukan peresentase tentang kota Sabang dan potensi-potensi yang ada khususnya parawisata dan kepelabuhanan serta melakukan sosialisai tentang kelembagaan BPKS, terang Munawar.

Selama di Miami, Pemerintah setempat melaksanakan kegiatan Konfensri Kapal Kapal Pesiar se-Dunia, seluruh operator kapal pesiar dan seluruh kapal pesiar yang ada didunia memerkan dirinya, jadi yang datang memenuhi undangan adalah Pemerintah Indonesia via Kementrian Parawisata, pihak Kementrian Parawisata melihat hanya ada tiga daerah Pelabuhan yang berpotensi menjadi Daerah tujuan Wisata laik dikunjungi oleh kapal-kapal pesiar dari Manca Negara di Indonesia.

Pertama daerah Lombok, lalu daerah Bali yaitu di-Karang Asem dan daerah Kota Sabang, selanjutnya Pemerintah memanggil ke tiga Kepala Pemerintahan agar dapat menjadi wakil Pemerintah melakukan persentase daerahnya masing masing mewakili Pemerintah Indonesia di Miami, hasilnya ada beberapa komitmen dari beberpa Outner Ship dan Kru Kapal untuk menyinggahi Pelabuhan Sabang ditahun tahun selanjutnya.

Sebagai contoh kerjasama yang dilakukan baru-baru ini adalah terjadi pada bulan lalu, kita kedatangan kapal Pesiar asal Negara China memasuki Pelabuhan Sabang untuk keperluan hanya mengisi bahan bakar saja, ujar Munawar.       

Dijelaskan Munawar, Mengenai PP NO.83 tentang Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang, dijelaskan dalam isi batang tubuh PP 83 bahwa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 bulan Pemerintah RI akan mengeluarkan norma dan standart untuk perizinan yang sudah dilimpahkan, namun demikian masih ada juga dari pihak kementrian yang belum melaksanakan norma-norma standart, seharusnya apa saja izin dan norma standart yang akan dilimpahkan telah dipersiapkan oleh pihak Kementrian terkait saat diadakannya pertemuan dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri dengan Pemerintah Kota Sabang yang baru-baru ini dilakukan.

Namun hal itu tidak dilaksanakan, bahkan yang terjadi ada pihak kementrian yang masih ngotot tidak mau memberikan perizinan dimaksud, “padahal janji Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri meminta agar seluruh kementrian terkait segera menyiapkan norma-norma dan standart perizinan mengenai Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang selambat-lambatnya Akhir Mei”, papar Munawar

Pelimpahan kewenangan yang tidak diberikan oleh Pemerintah Pusat hanya dua Bagian, yang pertama tentang ke-Pabeanan kedua tentang ke-Imigrasian, namun begitu apabila pelimpahan kewenangan hingga batas akhir mei juga belum keluar maka saya meminta kepada masyarakat Sabang agar melakukan aksi mengirim surat kepada Lembaga terkait yang dipimpin oleh Bapak Kuncoro Mangunsubroto, bahwa masih ada juga dari pihak kementrian yang tidak rela melepaskan Pelimpahan Haknya ke Kota Sabang, jadi perlu mendapat raport merah, tegas Munawar.

Mengenai status kelembagaan BPKS tinggal tunggu keputusan Penetapan dari kementrian PAN, dengan Penetapan tersebut direncanakan BPKS mendapat dana Devinitif dari APBN. Untuk mendapatkan dana tersebut setiap Lembaga atau pun Badan kelembagaannya harus jelas, mempunyai Draf. PP mengenai Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh Draf. Keuangan yang akan dilaksanakan di Sabang mengacu kepada Draf. PP Keuangan Kota Batam yang telah berjalan.

Hasil kepusutusan Pertemuan dengan Kementrian Dalam Negeri Dirjen Otonomi Daerah  ada beberapa poin antara lain :

   1. Norma Standart yang sudah dilimpahkan akan selesai di bulan mei 2011.
   2. Status Kelembagaan BPKS akan dibahas dengan Kementrian PAN 28/04.
   3. Mengenai Draff PP Keuangan BPKS selambat-lambatnya 2 tahun selesai.

Pertemuan selanjutnya dengan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara direncanakan pada hari kamis 28/04, sekaligus membicarakan mengenai Draf. PP Keuangan BPKS. 

Menutup perjumpaan Munawar menerangkan tentang Pilkada, tidak akan menjadi calon diri, sejatinya putra terbaik daerah seharusnya yang menjadi Pimpinan di Kota Sabang dan mampu untuk berkarya menciptakan lapangan pekerjaan seiring dengan Pelimpahan Norma Standart dan Perizinan serta kelembagaan BPKS sehingga kedepan Kota Sabang dapat lebih maju dari sekarang, harapan saya pesta Demokrasi kedepan dapat berjalan dengan baik dan janganlah menjelek-jelekkan pihak lain atau kandidat Kepala Daerah untuk membenarkan diri sendiri atau Pembenaran demi kepentingan- kepentingan.

Karena hal itu ada terjadi, saya melihat Dinamika yang terjadi di Sabang, ada upaya-upaya penggiringan orang dari luar daerah seperti ada yang datang dari Jakarta, Banda Aceh dan lain sebagainya dengan tujuan agar masyarakat memilih balon yang dijagokannya seolah-olah bila dia datang dari Jakarta dan daerah lain dari luar Sabang,   Balon Kepala Daerah dukungannya yang paling terbaik dan paling benar, hal tersebut  telah terjadi, terang Munawar.

Namun demikian saya yakin dan percaya bahwa masyarakat Kota Sabang tidak dapat begitu saja mudah terprovokasi dan mempercayai cara-cara yang dipakai oleh pihak luar karena, masih ada Putra terbaik Sabang yang dapat dipercaya oleh masyarakat menjadi Balon Walikota dan Wakil Walikota priode 2012-2017 yang akan datang, harapan saya silahkan berkompetisi secara sehat dan jangan memakai cara menjelekkan – jelekkan balon yang lainnya.

Munawar menambahkan, harapan saya kepada pihak Pers agar dapat membantu menetralkan situasi saat dilaksanakan pemilihan sebab, Pers adalah suatu Lembaga yang Netral dan Independent, dengan demikian saya yakin dan percaya Pilkada kedepan dapat terawasi oleh insan Pers selaku pihak yang netral dan Independent. Dan hal itu pun terjadi pada Pemerintahan sekarang ini, berkat bantuan pihak Pers dari berbagai macam Media yang ada di Sabang selaku control sosial maka Pemerintahan dapat berjalan baik dan sukses, pungkasnya.( Tiopan. AP)

BPN Jantho Bantah Tudingan DPKKD

MOKI, Aceh Besar-Sehubungan dengan  tudingan  Dinas Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Besar,  yang mengacu  kepada ketidak tegasan pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Jantho,  dalam membina  sejumlah Notaris di wilayah tersebut yang mengakibatkan  merosotnya restribusi di sektor  Biaya pengahsilan hak Atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk Aceh Besar dalam kurun waktu 2011 ini. Sebagaimana  yang dimuat di beberap media on line beberapa  hari terakhir ini.

Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Jantho , Ir Afrizal,Msi, dengan tegas membantah keras,“ isu itu tidak benar dan tidak berdasar, “ kata Afrizal  dengan mimik tegang.

Sambung   Afrizal,  perihal  yang dialami Kabupaten Aceh Besar  selama ini,  terkait restribusi Biaya penghasilan  hak  atas tanah dan bangunan,  bukan lah akibat ulah dari rekan-rekan Notaris yang beroperasi di wilayah ini, melainkan  pasca lahirnya  Undang-undang  nomor 28 tahun 2009.

Sehingga  bandrol   wajib biaya penghasilan Hak atas tanah dan bangunan(BPHTB) lebih besar  dari sebelumnya, sedangkan nilai jual tanah masyarakat  rata-rata  tidak sampai  harga pada  berpotensi  wajib pajak, karena  di bawah Rp 60 juta. Jelas  Afrizal.

Lebih lanjut   Afrizal menegaskan, dirinya tidak sependapat dengan pihak yang menuding para Notaris secara membabi buta  seperti itu, bila mana pihak tersebut belum mampu memahami  aturan yang berlaku secara  kontiune,

  “ saya tidak sepaham bila hanya mengedepankan kambing hitam pihak –pihak  lain, kerana hukum yang berlaku sangat abstrak,”  tegas  Afrizal.

Disisi lain Afrizal  menilai, merosotnya  jumlah  restribusi  (BPHTB)  selama ini, selain ketentuan  Undang-undang  nomor 28 tahun 2009, juga  dipengaruhi  kecilnya nilai  NJUP, sehingga meski realita harga jual melambung, namun pemilik  punya peluang  berpedoman pada NJUP yang ada, Akibatnya  target wajip pajak lolos, dengan mulus.

”Meski di sisi lain daerah  dirugikan, Tapi bukan lah akibat adanya pangkasan harga oleh pihak  Notaris”  ujar Afrizal.

Bila pemerintah menghendaki  tingkat restribusi disektor BHTB ini lancar kembali, maka pemerintah harus  melakukan revisi terhadap aturan dan batas minimal  BPHTB  wajib pajak, “intinya saling  menguntungkan  baik masyarakat maupun daerah,  saran dan Pungkas Afrizal.(Dahlan ZA)

Program BAntuan BOS Perlu Adanya Keterbukaan

MOKI, Banda Aceh-Pattiro Nilai, Transparansi Di Lini Pengelola Program Subsidi  Masih Anjlok Koordinator  Program Pusat Talaah Dan Informasi Regional (Pattiro) wilayah Provinsi Aceh, T.zulyadi,S.Sos.M.kesos, mengungkapkan, bahwa  berdasarkan hasil penelitian pattiro, realisasi Biaya Operasional Sekolah(BOS) di wilayah provinsi Aceh, masih di temukan sejumlah kejanggalan di lini  pengelolaan .

Kejanggalan yang di temukan Pattiro, diantaranya, sistem pengelolaan  dana  Bos masih terselubung (interen), sehingga informasi realisasi anggaran tersebut, kerab mengundang tanda tanya dan prasangka  buruk  publik, terutama pihak lingkungan sekolah (guru-read), Komite sekolah dan orang tua murid, kejanggalan lain yaitu penggunaan  Dana Bos diluar poin yang telah di tetapkan dalam panduan penggunaan Dana Bos oleh pemerintah Pusat serta pengadaan yang tidak berdasarkan kebutuhan.

“hasil penelitian Pattiro selama ini, masih masih menemukan  sejumlah kejanggalan-kejanggalan di pihak pengelola dana Bos,” kata Zulyadi.

Tidak hanya itu lanjut Zulyadi, salah satu item pengadaan yang di cantumkan oleh pihak Pemerintah pusat, terkesan pemberorosan semata, karena pengadaan buku tersebut tidak, berdasarkan kebutuhan sekolah terkait, tambah Zulyadi.

Menurut Zulayadi, sejumlah kejanggalan tersebut kedepan dapat diperbaiki, terutama sistem pengelolaan di sekolah-sekolah, intinya harus mengutamankan azas transparansi,”minimal, informasi realisasi bos di tarakan di majalah dinding (mading) sekolah masing-masing,”  cetus Zulyadi yang  temui waratwan di posko Pattiro Komplek perumahan Pante rik Banda Aceh, Sabtu 23/4/2011,

Lebih lanjut zulyadi Memaparkan, bahwa kehadiran pattiro di provinsi Aceh, sepenuhnya  untuk mendukung kinerja  pemerintah, terkait sejumlah program pemerintah yang berlebel subsidi, seperti  Dana Bos, Pembagian Besar kepada Fakir miskin (Raskin) dan Penyaluran Pupuk bersubsidi, dengan target menuju sistem pengelolaan yang vertikal dan transparansi, sehingga program pemerintah yang menelan anggaran APBN puluhan triliun ini, benar-benar sampai kesasaran, papar  zulyadi panjang lebar.

Zulyadi Menilai, Meskipun dalam program  dana BOS, masih terdapat sejumlah kejanggalan-kejanggalan, namun,  hal itu tidak dapat di kategori, peyelewengan, kerana  tingkat keterbatasan pengelola dan pemerintah, masih cukup kompilit, “Namun  harus diperbaiki  ” ujar dia . 

Berdasarkan kontrak kerja pattiro akan berlangsung operasionalnya di provinsi Aceh lebih kurang selama dua tahun dengan masa kerja 21 bulan,yakni 8 bulan awal penelitian atau telaah terhadap perjalanan realisasi BOS, Raskin dan Pupuk bersubsidi’ Sedangkan  13 bulan selanjutnya  advokasi atau pendampingan yang akan dilakukan oleh pattiro beserta pemerintah setempat, rinci  Zulyadi.

Diharapkan melalui program ini, dapat memperbaiki sistem distribusi dan realisasi sejumlah program subsidi pemerintah secara baik dan benar kedepan,” kita harapkan melalui program ini, mampu memperbaik sistem pengelolaan program subsidi pemerintah dan dapat meminimalisirkan potensi Penyelewengan tiap lini,”  tutup Zulyadi. (Dahlan.za)

Pejabat Pemprov Dirombak

MOKI, SEMARANG - Gubernur Bibit Waluyo melakukan perombakan pejabat struktural di lingkungan Pemprov Jateng. Jumlah pejabat yang mendapatkan promosi atau mutasi mencapai 159 pejabat.
Pada Jumat (1/4) pagi, Gubernur melantik empat pejabat struktural Eselon II. Sementara siangnya, giliran 155 pejabat Eselon III dan IV mengikuti pengambilan sumpah jabatan.
 
Sebelumnya, pada 17 Maret 2011, Gubernur juga mengganti tujuh pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jateng. Pergantian besar-besaran tersebut menjadi isu hangat di lingkungan Pemprov, dan banyak yang bertanya-tanya mengenai latar belakangnya.
 
Menanggapi hal itu, Bibit Waluyo menyatakan pergantian pejabat adalah hal biasa dan bukan karena apa-apa. “Ini untuk penyegaran dan rotasi. Selain itu, tugas ke depan semakin berat, sehingga butuh kerja keras semua pihak,” jelas gubernur.
 
Pejabat Eselon II yang diganti adalah Priyantono Jarot Nugroho yang semula menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), diangkat sebagai staf ahli gubernur bidang pemerintahan. Posisi Jarot kini ditempati Sarwa Pramana yang menjadi pelaksana harian.
 
Sapta Rahardja, yang semula kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mengajukan bebas tugas. Posisinya digantikan Budi Santoso, yang semula Kepala Biro Bina Sosial. Posisi yang ditinggalkan Budi Santoso kini ditempati Joko Mardiyanto.
 
dinamika tugas Sekda Jateng Hadi Prabowo saat mengambil sumpah jabatan pejabat Eselon III dan IV menyatakan, pergantian adalah penataan organisasi dan dinamika tugas. Apalagi dari 18.668 PNS di lingkungan Pemprov Jateng, 890 di antaranya akan memasuki masa pensiun. “Pergantian karena memang rangkaian tugas, mutasi, penyegaran, dan juga ada yang memasuki masa pensiun,” jelasnya.

Menurut Hadi Prabowo, dari 155 pejabat eselon III dan IV yang diganti, terbanyak berasal dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD), yakni 50 orang.
Sekda menegaskan, pelantikan pejabat memiliki tolok ukur tertentu berdasar kompetensi dan kemampuan untuk penataan organisasi. Menurutnya, sebelum pelantikan berlangsung gubernur dan dirinya menerima SMS dari seseorang yang mengadukan adanya pungutan oleh pejabat struktural untuk penempatan jabatan.
 
“Saya perlu tegaskan, siapa pun yang dilantik manakala ditarik pungutan oleh pejabat struktural untuk menyetor sejumlah dana, harap segera lapor. Siang tadi sebelum pelantikan ada SMS, entah benar atau tidak, katanya untuk penempatan di DPPAD diminta Rp 15 juta,” tandas Sekda.
 
Hadi Prabowo menegaskan pentingnya transparansi di DPPAD maupun instansi lain demi pelayanan yang lebih baik. Sekda juga mengaku heran, kenapa jabatan di pajak daerah DPPAD menjadi rebutan calon pejabat.
 
Dalam kesempatan itu, dia juga menyebut dua pejabat DPPAD yang diduga menarik sejumlah uang untuk jabatan tertentu, yakni Cah dan Kus.
 
“Saya buka-bukaan saja karena bapak gubernur juga menerima SMS tersebut, dimana pengirim menuduh keduanya menarik sejumlah uang. Saya sampaikan, bila memang terbukti menarik mereka akan dicopot,” tegas Sekda. MNR

Pemerintah Wajib Laporkan Kinerja Pada Publik

MOKI, Semarang-Djohermansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, mengatakan pemerintah daerah wajib membuat laporan kinerja pemerintah daerah (LKPD). Ini adalah laporan kinerja yang dirancang untuk publik dan dipublikasikan di media atau tempat-tempat umum. Ironisnya, hingga kini baru beberapa gelintir daerah saja menjalankan kewajiban ini. 

“Salah satunya Kabupaten Sleman,” kata Djohan, Selasa (19/4).Menurut Djohan, masih banyak yang tidak tahu bagaimana membuat laporan untuk publik. Padahal, kewajiban itu tertuang dalam UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan ini diperlukan agar rakyat mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah daerahnya. Faktor kebiasaan menyebabkan aturan ini belum bisa diterapkan menyeluruh. 

“Selain instrumennya belum terbangun, pemerintah daerah juga tak memiliki kebiasaan dan sistem pelaporan kinerja kepada publik,” kata Djohan.Kementerian dalam negeri akan mengumumkan laporan kinerja daerah pekan depan. Daerah akan dinilai melalui standar kinerja sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Daerah yang sudah mampu melaporkan kinerjanya kepada publik akan mendapat penilaian positif.

Saat ini belum ada sanksi bagi daerah yang tidak melakukan laporan kerja kepada masyarakat. Djohan minta daerah mulai membuat laporan secara bertahap. “Kalau langsung diberi sanksi bisa drop,” kata dia.(sumber tempo)

Sebelas Kapolres Diganti

MOKI, SEMARANG-POLDA Jateng baru-baru iuni telah mengadakan penyegaran terhadap sebelas kapolres dari 35 polres di bawah Polda Jateng diganti. Mereka ada yang mendapatkan promosi, ada pula yang hanya pindah tugas ke daerah lain dengan jabatan yang sama.
 
Pergantian itu, menurut Kapolda Irjen Pol Edward Aritonang, melalui Kabid Humas Polda Kombes Djihartono, merupakan hal yang wajar. “Mutasi hal yang wajar dalam sebuah institusi. Perombakan itu bisa disebut penyegaran. Mereka ada yang promosi dengan menempati struktur baru,” katanya di Mapolda Jateng, Selasa (5/4).
 
Kapolrestabes Surakarta Kombes Nana Sujana dipromosikan menjadi Direktur Intelkam. Posisi yang dia tinggalkan akan diisi oleh AKBP Listiyo Sigit Prabowo, yang sebelumnya menjadi Wakapolrestabes Semarang.
 
Kapolres Grobogan AKBP Eko Wahyudi Krisgiono dipercaya untuk mengisi kekosongan jabatan Wakapolrestabes Semarang. Kapolres Klaten AKBP Agus Djaka Santosa diangkat sebagai Wadirreskrimum Polda Jabar.
 
Selain itu, ada pula kapolres yang dipindah wilayah tugasnya. “Mereka yang berpindah tugas adalah Kapolres Banjarnegara AKBP Nelson Pardamaian Purba menjadi Kapolres Tegal menggantikan AKBP Panca Putra, yang diangkat menjadi Wadirreskrimsus mendampingi Kombes Didid Widjanardi,” jelas Kabid Humas.
 
Kapolres Salatiga AKBP Susetio Cahyadi dimutasi menjadi Kapolres Banjarnegara. Kapolres Magelang AKBP Kif Aminanto pindah tugas sebagai Kapolres Brebes menggantikan AKBP Benone Jesaja Louhenapessy, yang dipromosikan sebagai Wadir Lantas Polda Jateng.
 
AKBP Triwarno, yang sebelumnya Wadir Lantas, diangkat menjadi Dirlantas Polda Gorontalo. AKBP Edy Murbowo yang sebelumnya sebagai Kapolres Pekalongan bergeser menjadi Kapolres Magelang. Kapolres Tegal AKBP Kalingga Rendra dimutasi sebagai Kapolres Klaten.
 
Tidak hanya para kapolres, sejumlah pejabat utama di Polda Jateng juga mengalami pergeseran. Dirreskrim Kombes Didid Widjanardi diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirreskrimsus Polda Jateng.
 
Diresnarkoba Kombes Amrin Remico dimutasi sebagai Pamen Polda Jateng (dalam rangka Dik Lemhanas 2011). Penggantinya adalah Kombes John Turman Panjaitan, yang sebelumnya Direktur Nakorba Polda Sumut. “Pergantian tersebut diharapkan mampu memberi penyegaran,” katanya (mnr)

Napi Kedungpane Selundupkan Sabu-sabu

MOKI, SEMARANG-Seorang narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane tertangkap tangan menyembunyikan satu gram narkoba jenis sabu-sabu di kamar selnya, Selasa (19/4) malam. Barang terlarang itu didapatnya melalui seorang teman yang berpura-pura menjadi penjenguk.
 
Napi tersebut bernama Ahmad Fadillah atau Ading (35). Petugas Lapas yang melakukan penggeledahan rutin menemukan sabu-sabu seberat satu gram di selnya, blok A nomor enam. Sabu-sabu itu disembunyikan di sela-sela pantat warga Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo itu.
 
”Ini hasil operasi mingguan, petugas kami menyisir semua kamar di Lapas. Ketika masuk kamar pelaku, petugas curiga dengan tingkahnya. Rupanya dia menyembunyikan barang ilegal di celana dalamnya,” kata Kepala Lapas Kedungpane Nyoman Putra Surya Atmadja.
 
Dari keterangan Ading, barang itu sudah disimpannya sejak 10 hari lalu. Seseorang bernama Indra berhasil mengelabui petugas dengan berpura-pura menjadi penjenguk. Sabu-sabu itu disimpan dalam sandal jepit yang sudah disayat dan diserahkan kepada Ading.
 
”Saya beli Rp 1,3 juta, dapat satu gram, ya baru sekali itu saya pesan,” kata napi kasus narkoba yang divonis tujuh tahun karena kedapatan membawa ganja 3 kg itu.
Banyak Pemakai
 
Ading mengatakan, Indra adalah warga Semarang yang juga mantan napi kasus narkoba di Kedungpane. Barang itu dipesannya melalui telepon, tapi Ading tidak tahu dari mana Indra mendapat barang tersebut. Uang didapatnya dari hasil judi bola yang dilakukan baik dengan sesama napi maupun dengan bandar di luar melalui ponselnya.
 
Setelah pesanan datang, Ading yang tinggal sendiri di sel, memakainya ketika malam telah cukup larut. Ia mengaku banyak penghuni napi yang juga menggunakan narkoba, tapi dia takut membeberkan siapa saja mereka.
 
”Pakainya kalau sudah malam mulai jam 9 atau 10-an. Banyak yang pakai, tapi diam-diam. Kalau saya bukan pecandu, saya pesan ya karena pengin saja,” kata bapak tiga anak yang sudah dua tahun di penjara itu.
 
Kalapas Nyoman menambahkan operasi yang dimulai pukul 20.30 tersebut juga berhasil menemukan berbagai barang ilegal milik napi dan tahanan. Di antaranya 11 ponsel, termasuk milik Ading dengan merek Vittel warna hitam. Selain itu juga charger Hp, kartu SIM, voucher pulsa, seterika, rol kabel, kartu remi dan televisi mini dua inchi.
 
Kalapas mengakui pihaknya kecolongan oleh Indra yang berpura-pura menjadi penjenguk. Namun menurutnya hal itu terjadi bukan semata-mata keteledoran petugasnya.
 
”Petugas kami kurang pengalaman, alat pendeteksi narkoba juga tidak punya, tapi dengan kejadian ini kami akan lebih tingkatkan pengawasan,” tandasnya. (sumber SM)

Guru Inspirative, Membawa Perubahan Perbuatan Korupsi

Oleh   :   Nedya Tioroya Pandjaitan


MOKI, Sabang-Seiring dengan meningkatnya perbuatan Korupsi dari segala macam urusan baik di Pemerintahan maupun swasta maka  “PEMBERANTASAN KORUPSI “ di Indonesia tidak cukup dengan pendekatan hukum semata, tetapi harus dihadapi dengan strategi budaya. Mengapa ? Sebab, korupsi sudah sampai pada tahap membudaya seperti apa yang disebut oleh Robert Klitgaard (2001) “. pencegahan yang paling efektif menahan arus-deras korupsi adalah sejak usia dini. Caranya dengan memasukkan pendidikan antikorupsi (PAK) di sekolah-sekolah.



Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh menegaskan, tidak ada larangan terhadap inisiatif suatu lembaga pendidikan baik dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi secara swadaya menerapkan mata ajaran anti korupsi kepada anak (Sinar Harapan/29/3/2010). 



Dari sudut pandang akademik, rekomendasi pemerintah untuk memberikan PAK kepada lembaga pendidikan formal sebagai langkah preventif melawan berkembangnya virus korupsi, dan kita dapat belajar pada kebijakan dunia pendidikan yang dilakukan di Perancis, dengan langkah menerapkan PAK di sekolah Perancis mampu mengendalikan mutasi perkembang biakan virus korupsi.  



Perilaku korupsi itu sendiri meliputi meminta atau menerima suap, baik secara sukarela maupun paksa, pemberian proteksi atas kepentingan individu atau kelompok tertentu, hubungan kekerabatan atau kronisme, manipulasi barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, penggunaan peralatan atau sumber daya keuangan publik untuk kepentingan sendiri, memperoleh kredit tanpa mau mengembalikan, memberi gaji kepada mereka yang tidak memberi konstribusi. Korupsi juga bisa berbentuk politik uang (money politics) . Benih korupsi di sekolah dapat diidentifikasi antara lain mencontek, berbohong, terlambat datang, menggelapkan uang SPP, dan tawuran. 



Jadi masa depan bangsa Indonesia dalam menangani tindak pidana Korupsi ada di tangan para guru, bukan politisi, menteri, dan bahkan presiden sekalipun. Hal ini bukan tanpa alasan, pasalnya guru bersentuhan langsung dengan generasi bangsa (anak didik) dalam hal pembentukan karakter dan keterampilan lain, seperti membaca, menulis, dan berpikir. Guru juga menjadi model anak didik dari setiap ucapan, pikiran, dan tindakannya ditiru. Bahkan peran model ini tidak hanya berlaku saat di sekolah tetapi juga berlaku saat mereka berada di rumah dan bersosialisasi dengan masyarakat, dan tidak jarang guru selalu menjadi rujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang tengah terjadi ditengah – tengah masyarakat. 



Mantan komisioner HAM bidang pendidikan dan tokoh perdamaian dunia Habib Chirzin menyampaikan, beberapa fakta sejarah peran guru dalam upaya mencerdaskan bangsa. Menurutnya, banyak tokoh nasional seperti Sutan Syahrir, Mohd. Hatta, Ir. Soekarno, dan Soeharto, awalnya adalah seorang guru. Jadi guru sangat banyak memainkan peranan penting bagi perjalanan bangsa kita hingga sekarang ini. Sebagai pendidik dan penentu generasi bangsa, guru mengemban amanah profetik yang agung dan perilakunya selalu dilihat dan ditiru oleh masyarakat. 


Sebagai profesi yang sangat agung, guru mempunyai peran strategis untuk membawa perubahan terutama pencegahan Korupsi. Namun, keagungan profesi ini tidak banyak disadari oleh guru akibat pola pikir dikotomis yang memandang guru tak ubahnya seperti profesi lain yang hanya mengejar target kurikulum yang sifatnya pragmatis. Tidak heran jika masalah etika, disiplin, dan karakter anak didik cenderung dikesampingkan dengan alasan ada guru agama yang lebih cocok untuk menangani permasalahan.

                                                                                       

Wajar saja jika guru semacam ini tidak inspiratif di mata anak didik lantaran mereka hanya mengajarkan ilmu dengan pendekatan kognitif, tidak dengan hati dan perasaan. Sejatinya seorang guru, terlepas dari mata pelajaran yang diembannya, juga dapat menyelipkan nilai-nilai moral dan rasa kebangsaan pada anak didik dalam setiap kegiatan belajar mengajar, baik di dalam ataupun di luar kelas sehingga setiap anak didik lebih merasa memiliki Bangsa dan Negara dan otomatis dengan rasa tersebut tidak akan menghancurkan bangsa dan negaranya dari kehancuran akibat perbuatan Korupsi. 

Langkah-langkah yang harus dialakukan dalam menghambat Korupsi adalah menciptakan kesadaran guru bahwa profesinya tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu tetapi menginspirasi anak didik untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Guru inspiratif bukanlah mereka yang hanya mampu memberikan pemahaman mengenai suatu disiplin ilmu, melainkan juga mampu mengajak anak didik untuk menemukan jati diri, sehingga menjadi pribadi yang lebih manusiawi dan sadar akan tanggung jawab hidupnya. Inilah misi profetik agung bagi seorang guru yang dituntut untuk terus menerus menginspirasi anak didiknya agar mampu menemukan makna hidup dan akhirnya menciptakan perubahan.



Harus diakui guru memang kerap menghadapi dilema moral dan derita, seperti masalah diskriminasi status antara guru PNS dan honorer, gaji yang terlambat, tim sukses ujian, dan bisnis duplikasi sertifikat untuk sertifikasi guru. Namun, kaum guru harus menggugah kesadaran kolektif mereka untuk melakukan perubahan radikal yang dimulai dari diri mereka sendiri. Amatlah sulit berbicara perubahan kepada anak didik jika tidak diawali contoh yang baik dari seorang guru. Sebab, jantung perubahan pendidikan berpusat pada guru itu sendiri.



Sudah jamak, jika guru sering berhadapan dengan dilema moral dalam menjalankan tugas yang bertentangan dengan hati nurani mereka, seperti nilai-nilai kejujuran, keikhlasan, ketidak egoisan, dan kasih sayang. Pilihan dilematis bagi guru dalam dunia pendidikan dalam ragam yang berbeda seperti menyogok agar diangkat menjadi guru PNS bisa jadi sudah berjalan puluhan tahun. Dengan demikian, ada benarnya jika ada orang yang mengatakan pendidikan nasional telah gagal karena lebih banyak menciptakan generasi bangsa yang suka tawuran, miskin hati nurani, dan kurang disiplin. Fakta lain dari output pendidikan ini dapat juga dilihat dari kualitas para pimpinan pemerintahan di Tanah Air yang bermental koruptif dan manipulatif dalam menjalankan tugasnya. 



Sudah saatnya pembenahan reformasi pendidikan dengan menaikkan gaji guru, tunjangan, dan fasilitas lainnya juga diikuti perubahan mental para guru dari pola pikir dikotomis pragmatis ke holistik idealis yang menempatkan profesinya sebagai pendidik, inspirator, dan pembawa perubahan bagi karakter bangsa kita.

Franky Sahilatua Dimakamkan di Tanah Kusir

MOKI, Jakarta-Setelah sempat dirawat di RS Medika Permata Hijau, jenazah Franky Sahilatua tiba di rumah duka, sekitar pukul 17.00 WIB, di Jalan Pelangi, RT 005/02, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (20/4).

Jenazah Franky, diantar dengan menggunakan mobil ambulance Nasional Demokrat biru putih bernomor polisi B 1023 BIX. Franky meninggal sekitar pukul 15.15 WIB, di RS Permata Hijau, pada usia 58 tahun.

Setelah sampai di rumah duka, jenazah Franky yang terbalut kain putih langsung diletakkan di ruang tamu di atas meja panjang. Kedatangannya disambut istri dan anak tercinta dengan haru.

Franky lahir di Surabaya, pada 16 agustus 1953 dengan nama lengkap Franklin Hubert Sahilatua. Franky meninggalkan satu orang istri, Harwantiningrum, dan dua orang anak, yakni Ken Noorca Sahilatua (anak pertama), dan Hugo Delani Sahilatua.

"Jenazahnya akan dimandikan dulu dan diberikan formalin," ujar Markus Murtijo (77), penetua jemaat Gereja, di rumah duka, Rabu (20/4).

Murtijo menambahkan, rencananya jenazah Franky akan dimakamkan esok hari di TPU Tanah Kusir. "Pihak keluarga masih membicarakan terlebih dahulu," pungkasnya.  (kpl/adt/faj)

Pemkab Abes Tuding Notaris Palsukan Harga Tanah

MOKI, Aceh Besar-Pemerinatah Kabupaten Aceh Besar, Menuding sejumlah Notaris yang terlibat dalam penjualan tanah masyarakat di 7 Kecamatan Wilayah Kota di Kaupaten setempat, di duga mealsukan data harga tanah, Sehingga sejumlah wajib pajak Pph di 7 kecamatan  lolos dari setoran.
 
Sekretaris Daearah Kabupaten Aceh Besar, Zulkifli Ahmad, mengungkapkan, manipulasi harga dengan cara memangkas harga di Akte jual Beli itu sudah  kerab terjadi di diwilayah-pingir kota  tersebut, yang di duga dilkukan oleh oknum-oknum Notaris yang menangani penjualan tanah Masyarakat selama ini.

Wilayah tersebut diantaranya, Kecamatan Ingi Jaya, Darul Imarah, Peuka Bada, Krueng Barona Jaya, Simpang Tiga , Darul Kamal dan Lhoknga. Sebut Sekda Zulkifli ahmad, detil, namun sekda tidak menunjukkan Notaris mana.

Lanjut Dia , akibat perbuatan Oknum-Oknum Notaris itu, Kabupaten Aceh Besar  alami  kerugian puluhan Milyar Rupiah ,  tutur  Sekda lagi.

Menurut sekda, upaya pemangkasan harga di Akte Jual beli  oleh oknum Notaris sangat di sesalkan,  sebab efeknya berpengaruh  langsung pada pendapatan Daerah  Kabupaten ini dan hal tersebut sangat berbenturan dengan harapan pemerintah yang  berupaya  meningkatkan pendapatan daerah, justru  malah merosot dari target. kata  sekda Zulkifli dengan nada kesal.

Dalam kesempatan tersebut, sekda juga mengintruksikan kepada seluruh  camat bersangkutan, kedepan di harapkan kejadian tersebut tidak terulang lagi.
 
”Saya sudah menegaskan agar control camat bersangkutan lebih  eksis  kedepan,” tegas  Sekda Zulkifli, yang  di temui media ini, usai menghadiri rapat persiapan  peringatan Hut Kota Jantho ke 27, yang berlangsung di Lantai dua Kantor Setdakab  Aceh Besar di Kota Jantho, Rabu 21/4/2011. (Dahlan ZA)

Desa Setia Bakti Keluhkan Aliran Listrik

MOKI, Aceh Jaya-Sekitar  2415 jiwa  masyarakat  dari  7 desa bertetangga di kecamatan Setia Bakti kabupaten Aceh jaya, hingga kini belum dapat menikmati aliran arus listrik Negara, akibatnya sejumlah aktivitas masyarakat di malam hari lumpuh total.

Desa tersebut antara lain Padang, Gunong Meunasah, Paya Laot, Sapek, Pante Kuyun, Gle Seubak dan Gampong Baro.

Camat setia Bakti, H.T.Imran, SE, kepada Media ini, mengungkapkan, kondisi tersebut  sangat memprihatinkan, karena selain lumpuhnya kegiatan ekonomi masyarakat dimalam hari kelangsungan belajar mengajar  anak-anak pun terancam tutup saat malam  tiba, akibat tidak adanya penerangan.

“ anak-anak di sana juga tidak dapat belajar bila malam hari,” kata Camat Imran.

Imran melanjutkan, pihaknya selaku pemerintah Kecamatan telah berupaya mengajukan kebutuhan masyarakat tersebut kepada pihak terkait, namun hingga kini belum kunjung terealisasi, tandas Imran.

Kecuali itu, Camat Imran juga mengeluhkan , selain aliran arus listrik untuk 7 desa tersebut, di kecamatan Setia Bakti juga masih maraknya Hama Baby, sehingga petani nyaris putus asa dalam bercocok tanam di kawan itu.

Sementara mata pencaharian masyarakat di Kecamatan  berpenduduk 7306 jiwa itu, 80 persen bermata pencaharian di sektor tani dan perkebunan.

Dalam kesempatan tersebut Camat Imran yang di temui di ruang kerjanya  jumat,15 April 2011 lalu, berharap kepada pihak terkait, untuk segera turun tangan dan dapat  mengatasi   sejumlah keluhan masyarakat di wilayah yang di pimpinnnya ini, guna  menghindari  prustasi  masyarakat  dalam bekerja, sebagaimana  yang sedang berlangsung selama ini,  akibat  hama baby  yang  senantiasa mendesak  lahan warga.

“kami sangat berharap agar pihak terkait segera turun tangan , sebelum  semangat masyarakat ini lebih terpuruk,” pinta  Camat Imran dengan nada berharap.(Dahlan ZA)

Lowongan Bank Di DKI Mei 2011

MOKI, Lowongan perbankan Bank DKI Jakarta April Mei 2011 Lulusan SMU SMA SMK MA SLTA DKI Jakarta is an Indonesian bank. The Bank was founded on April 30, 1961 and is headquartered in Central Jakarta. DKI Bank was founded with the intent and purpose to help and encourage economic growth and regional development in all fields as well as a source of local revenue in order to improve the standard of living. At the time of establishment, the shareholder is the local government of Jakarta as many as 200 shares and 50 shares owned by PT. Asuransi Jiwa Bumi Poetra 1912, with total paid up capital of Rp 2,500,000.00 (two million five hundred thousand rupiah).

On November 30, 1992, Bank DKI officially became Foreign Exchange Bank. In 1999, Bank DKI change of legal entity from the Regional Companies into Limited Liability Company.

In order to ensure sustained growth, Bank DKI continues to strengthen its corporate governance, including the internal control structure and risk management, and implementation of operating standards more uniform and transparent.

Teller (TL Code) Preferred experience as a teller
General qualifications
* Good looking
* Height: Female 160 cm minimum , Male at least 165 cm with proportional weight
* Good personality
* Customer Oriented
* Preferably have the ability to speak English (oral / writing)
* Willing to be placed throughout the work unit of Bank DKI.

Special Qualifications
* Education High School average score of at least 6.5
* D1-D3 minimum GPA of 2.5
* Maximum age 23 years
* Preferred experience as a teller
* Single

Candidates who meet the above qualifications may send your complete application (application letter, CV of (Curiculum Vitae), KTP, Pas Photo 4×6 1 sheet, Health Certificate by including height and weight) no later than June 30, 2011 addressed to:

Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI
Jl. Ir. H. Juanda III No. 7-9
Jakarta Pusat

Terkait Isu Bocoran Jawaban Lewat SMS, Tim Pengawas Darin UNMUHA Membantah

MOKI, Aceh Besar-Bupati Aceh Besar, Dr.Bukhari Daud,MEd, pagi tadi mengatakan Bahwa Target pencapaian nilai dalam UJian Nasional (UN) tingkat sekolah menengah Umum/Kejuruan (SMU/K) secara penuuh di serahkan kepada siswa yang telibat masing-masing,” saya tidak menargetkan hasil kelulusan, tapi biarlah siswa sendiri yang menargetkannya,” kata Bupati Bukhari,  pagi tadi kepada wartawan, usai meninjau pelaksanaan Ujian Nasional di SMUN-I Kota jantho.

Menurut Bupati , pemerintah tidak seharusnya menargetkan  angka kelulusan dan kualitas kelulusan siswa di saat pelaksanaan ujian, melainkan jauh-jauh hari pemerintah melalui leading sektornya harus membimbing siswa  untuk menghadapi  masa-masa seperti ini, tutur nya.

Lanjut Bupati Bukhari, berdasarkan amatannya dalam  monitoring yang di dampingi kepala dinas Pendidikan Drs. Bakhtiar M.Yunus, serta  kepala SMA –I Jantho Drs. Zakiun Fuadri, menilai, pelaksanaan ujian Nasional tahun 2011 ini, dapat diprediksikan  kalau hasil yang di capai nantinya mampu lebih maju dari tahun sebelumnya,” kita berharap tahun ini lebih maju dari tahun sebelumnya,” pesan Bupati Bukhari Daud.

Dalam kesempatan tersebut Bupati  Bukhari Daud,yang di ddampingi Humas Dan Protokolernya, Ridwan jamil  beserta rombongan, selain meninjau  SMUN-I Jantho, Bupati Juga meninjau SMKN-I setempat.

Namun,  SMUN Seulimum dan SMUN Cot Glie yang termasuk dalam Rute Monitoring-I, Bupati tidak melanjutkan lagi, alasannya   Bupati Bukhari harus menghadiri rapat di gedung DPRK setempat.

Terkait Isu Bocoran Jawaban Lewat SMS

Terkait isu bocoran jawaban sejumlah soal Ujian Nasional, yang di sinyalir dibocorkan seseorang melalui jaringan HP atau melalui pesan singkat (SMS), tim pengawas dari Universitas Muhammaddyah(UNMUHA), membantah keras,” tidak mungkin ada bocoran jawaban, itu kan iseng pihak-tententu saja,” bantah Drs.Dahli,M.Kes, salah seorang tim pengawas yang bertugas di SMUN-I Kota jantho pagi tadi.

Bantahan tersebut juga di kuatkan oleh kepala dinas pendidikan Kabupaten Aceh Besar Drs. Bakhtiar Yunus, “ kita optimis kalau bocoran jawaban akibat kelalaian  pihak dinas, itu tidak mungkin karena sejak Naskah di terima di Posko Disdik Di kota jantho, hingga di bagikan ke siswa masing-masing tidak terlepas dari pengawasan ketat pihak kepolisian dan tim pengawas yang telah di tugaskan,” bantah  Bakhtiar tegas.

Siswa  optimis tembusi Angka  Kelulusan UN  Hingga 99 persen


Setelah melaksanakan Ujian Nasional hari pertama  dengan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Dedi Firmansyah, siswa Sekolah Menegah Kejuruan Kota jantho, optimis kalau dirinya akan meraih kelulusan dengan angka setinggi-tingginya,” 99 persen yakin, saya   lulus,”  jawab  siswa kejuruan Tehknik Komputer dan sistem jaringan  ini, kepada  media siang tadi  di lingkungan SMK setempat. (Dahlan ZA)

Isu Bocoran Jawaban UN Merebak Di Aceh

MOKI, Aceh Besar-Sedikitnya  3.568 orang siswa- siswi Sekolah Menengah Umum (SMU) Mardasah Alaiyah (MA/MAN) dan Sekolah Menengah Kejuaruan (SMK) diruang lingkup Kabupaten Aceh Besar, Positif  akan bertarung otak alis kerahkan otak dalam rangka mengikuti Ujian Nosional  (UN) tahun ajaran 2010/2011,yang berlangsung senin 18/4/2011,mulai jam 08.00-10.00 wib, dengan mata Ujian  Bahasa Indonesia.
 
Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Aceh Besar Drs.Bachtiar M.Yaunus, yang  mengimformasikan ke Media ini melalui pesan Singkat (SMS) minggu 17/4, menuliskan, bahwa  pelaksanaan Ujian nasional untuk  3.568 siswa-siswi SMU,MA dan SMK, akan digelar  besok,  senin tanggal 18/4, yang di pusatkan di 38 titik Sekolah  se- Aceh Besar.
 
Bachtiar,  melanjutkan ,  sedikitnya 430 orang pengawas  di turunkan untuk melakukan pengawasan   di 215 ruang  kelas  dari 38 pusat pelaksanaan UN di seluruh kabupaten tersebut.
 
Adapun untuk rute Monitoring, tulis Bachtiar, Kabupaten Aceh Besar  dibagi tiga yakni rute 1, SMA kota Jantho, SMU seulimum dan  SMU Kuta Cot Glie yang  melibatkan Bupati Aceh Besar Dr. Tgk. H. Bukhari Daud , ketua DPRK, Tgk Saipufuddin Asisten I Drs.Marzuki Yahya.MM,KadisDik Aceh Besar Drs.BachtiarM.Yunus dan  Ketua MPD ,Yusran,Spd,M.Pd.
 
Sedangkan  Rute 2 , yang meliputi  SMU Darul Imarah, SMU Ingin Jaya, SMU  dan MAN  Mountasik, yang akan dimonitoring  oleh  wakil Bupati H.Anwar Ahmad,SE Ak, Asisten Drs.Zulkifli Ahmad,Ketua Komisi E, Dr. Muntasir,dan  Kakankenmenag  Aceh Besar Drs. Makmur Salim.
 
Untuk rute 3, akan di monitoring oleh Sekdakab Aceh Besar ,Drs.H. Zulkifli, MM, Asisten II, Drs.Zulkifli Ismail, Ketua MPU Aceh Besar , tgk Fakhruddin dan anggota DPRK Aceh Besar dari komisi E, Ramli Yahya. Demikian Rinci Bachtiar yang di kirim kemedia ini melalui pesan singkat siang tadi.
 
Sebelumnya Bachtiar menuliskan, bahwa posko Dinas pendidikan Kabupaten Aceh Besar, menerima Naskah Soal Ujian Nasional  tahun ajaran 2010/2011, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia  minggu dini hari sekira  jam 04.30 wib.
 
Selanjutnya seluruh Soal ujian tersebut sekitar jam 14.30 minggu siang langsung di distribusikan kepada sekolah-sekolah, yang di dapingi oleh pihak kepolisian dari polsek masing-masing lokasi sekolah.
Isu Bocoran Jawaban UN  Lewat SMS Merebak
 
Meskipun ini  hanya isu, masalah bocoran jawaban  Naskah Ujian Nasional yang akan di gelar mulai besok, harus di  telusuri lebih lanjut, karena selain mengacaukan konsentrasi siswa, isu tersbut juga berpotensi sebagai ajang penipuan dengan memanfaatkan situasi genting bagi 3.568 orang siswa di kabupaten yang terluas di provinsi Aceh ini.
 
Bocoran jawaban tersebut di sinyalir, dikirim oleh seseorang melalui nomor hp yang di gunakan siswa ,”jawaban itu dikirim ke pada nomor hp seseorang dan selanjutnya  disebarkan ke seluruhnya, kata salah seorang masyarakat sore tadi di kawasan Kota Jantho.
 
Sumber   mengaku , dirinya  sempat  mengingatkan salah seorang  siswa  yang menerima kunci jawaban palsu itu,  agar tidak mudah mempercayainya,” saya sudah sarankan kepada dia agar tidak percaya ,karena itu tidak benar,”  kata sumber tersebut , kepada media sore tadi.
 
Berdasarkan  isu yang berkembang, bocoran jabawan UN itu,  mulai di tiupkan  dari mulutke mulut sekitar jam 16.00 wib minggu sore tanggal 17/4, tepatnya setelah 1,5 jam  Naskah Soal UN di distribukan dari Posko dinas pendidikan setempat.
 
Terkait dengan isu  bocoran jawaban Ujian Nasional di Kabupaten Aceh Besar  itu, kepala dinas Pendidikan  setempat  Drs.Bachtiar M.Yunus yang di coba hubungi Media ini tidak sberhasil.  (Dahlan ZA)

9 Rumah Hangus Akibat Arus Pendek, Wabup Janji Akan Bangunkan Lagi

MOKI, Aceh Jaya-pagi tadi sekitar  Jam 05.30 wib, rata dengan tanah setelah di lalap Sijago merah  dan  Sembilan  lainnya  rusah ringan, dalam musibah tersebut tidak ada korban jiwa ,namun kerugian  di perkirakan capai Rp 1,7 milyar dan 13 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal, ke 13KK korban Kebakaran tersebut kini terpaksa  diungsikan  ke Meunasah Gampong setempat.

Kebakaran  terbesar yang  melanda  Gampong Sabet  dalam kurun waktu  20 tahun terakhir ini, sumber api di duga berasal dari  aliran arus  Listrik  di salah satu wayer  di rumah milik M. Yahya (50) serta  lambannya bantuan petugas pemadam kebakaran di wilayah tersebut.

Sehingga Sembilan unit rumah berkontruksi kayu yang berlokasi sama musnah di lalap si jago merah hingga tak tersisa.

Api berasal dari wayer listrik selanjutnya menyambar ke atap dapur Rumah M.Yahya hingga menghaguskan delapan rumah tetangga lainnya, meskipun warga telah berupaya melerai, namun ratusan tenaga warga yang di kerahkan untuk memadamkan api  ternyata  sia-sia.

Meluasnya api hingga menelan 9 unit rumah warga Gampong Sabet itu,di sinyalir akibat lambatnya bantuan Petugas Pemadam Kebakaran yang berposko di Kecamatan Jaya.

Ironisnya, satu unit mobil pemadam kebakaran yang di kerahkan kelokasi , saat berupaya menolong ternyata tanki dalamkondisi Kosong.

Sementara pihak petugas pemadamkebakaran yang di sebut-sebut tidak siap itu, tidak berhasil di hubungi wartawan hingga berita ini di turunkan.

Kechik Gampong Sabet, M.Nazir, yang di konfirmasi wartawan disela-sela kunjungan wakil Bupati  Zamzami A.Rani.S.Sos dan ketua Dewan Perwkilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya H. Ahmad Hasan malam tadi .

Mengatakan, pihaknya selaku Geuhik  Gampong tersebut, telah meloporkan perihal ini kepda atasanya, sejak pagi tadi, dan seluruh Korban telah di evakuasikan ke Meunasah setempat, guna mennunggu bantuan dari berbagi elemen dalam rangka tanggap darurat.

Setelah masa tanggap darurat usai, korban baru di izinkan untuk di tampung ke tempat saudara masing-masing,” semua korban kini kita tempatkan di meunasah, agar mendapat bantuan semua, bila masa tanggap darurat ini telah berakhir, bila korban mau menumpang di rumah saudara  kita izinkan,” kata Nazir.

Selain itu Geuchik Nazir Berharap, kepada semua elemen yang ada hendaknya mau berpatisipasi dalam rangka merinankan beban saudara –saudara kita yang mengalami musibah tersebut, dengan cara memberikan bantuan berupa apa saja, seperti, sembako, pakaian, maupun berupa uang, untuk menyalurkan bantuan pihaknya telah membuka posko di kantor Desa Gampong Sabet (Lokasi Pengungsi) sejak pagi tadi ,“kita berharap partisipasi semua elemen  ada  ,” timpal Nazir.

Harapan serupa juga di sampaikan Kepala Dinas Sosial tenaga kerja mobilitas penduduk Kabupaten Aceh Jaya, Azhar.SPd, usai menyerahkan bantuan tanggap darurat kepada korban Kebakaran tersebut di Lokasi Penampungan di Meunasah Ggampong Sabet malam tadi.

Berupara, beras, Telur, mie Instant, tikar, Kain sarung, tenda serta sejumlah uang yang di serahkan langsung  kepada Korban Masing-masing sebesar Rp 2 juta rupiah per Kepala  Keluarga, sekaligus membuka dua daput umum di titik penampungan yang di dukung  sedikitnya 12 personil Tim Tanggap darurat bencana (Tagana) ke yang di tempatkan  selama masa tanggap darurat berlangsung.

“Bantuan yang kita salurkan ini hanya untuk mengatisipasi tanggap darurat kepada korban musibah, semoga pihak-pihak lain ,kita harapkan juga turut berpartisipasi membantu korban ini,” ujar Azhar .

Wabup   Janjikan   Rumah  Hunian Sementara Dan Permanen Untuk Korban

Sementara Wakil Bupati Kabupaten Aceh Jaya Zamzami .A Rani.S.Sos, kepada wartawan malam tadi, berjanji akan memberikan rumah Hunian Sementara dan membangun Rumah Permanen kepada 13 kepala keluarga yang mengalami musibah kebakaran Di Gampong Sabet Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh jaya.

“Kepada 13 KK Korban Kebakaran Akan Kita berikan Rumah Hunian Sementara dan pembangunan Rumah permanen, “ kata Zamzami.

Namun Wabup tidak menyebutkan asal sumber dana yang akan membiayai pembangunan ke 13 unit rumah kepada korban tersebut, “kita akan minta bantuan dari mana saja nanti,”  jawab Zamzami, sembari meninggalkan lokasi pengungsian Korban Kebaran malam tadi.(Dahlan.Za)

FIFA Tak Restui Komite Pemilihan

MOKI, Komite Pemilihan yang baru saja dibentuk Kamis kemarin, 14 April 2011, ternyata tidak mendapat restu dari FIFA. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Keanggotaan dan Pengembangan Asosiasi FIFA, Thierry Regenass.

"Komite Normalisasi adalah Komite Pemilihan. Tidak perlu adanya pemilihan komite lain," ujar Regenass dalam emailnya kepada VIVAnews.

Komite Pemilihan terbentuk melalui sebuah pertemuan 101 pemilik suara PSSI di Hotel Sultan, Jakarta, yang secara mendadak diubah formatnya menjadi kongres. Semula, Komite Normalisasi yang diketuai Agum Gumelar hanya mengadakan pertemuan dengan para anggota PSSI. Pembentukan Komite Pemilihan semula tak diagendakan.

Namun, ternyata dalam pelaksanaannya timbul desakan untuk membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding di forum itu juga. Dua komite yang terbentuk pun mirip dengan hasil Kongres PSSI di Pekanbaru, Riau, yang berakhir ricuh pada 26 Maret lalu.

FIFA bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi, jika Komite Pemilihan berjalan terus. "Jika PSSI tidak menerapkan keputusan FIFA, maka akan diberikan sanksi," kata Regenass dalam surat elektroniknya.

Tidak direstuinya hasil pertemuan di Hotel Sultan itu mematahkan keyakinan para anggota Komite Pemilihan yang terpilih kemarin. Wisnu Wardana sebagai Wakil Ketua Komite Pemilihan mengatakan tidak ada alasan buat FIFA untuk tidak menyetujuinya.

"Karena sudah sesuai dengan Statuta PSSI dan FIFA bahwa minimal keputusan harus diambil minimal 50 persen plus satu suara. Ini kan sudah hampir 95 persen," ujar Ketua Umum Persebaya Surabaya itu.

Selain itu, FIFA juga kembali menegaskan bahwa empat calon ketua umum PSSI yang telah dianulir oleh Komite Banding--Nurdin Halid, George Toisutta, Nirwan D. Bakrie, dan Arifin Panigoro--tidak dapat lagi mengikuti proses pemilihan ketua umum PSSI periode mendatang.

"Keempat orang yang dilarang ikut pemilihan (Ketua Umum), tidak akan ikut pemilihan," Regenass menegaskan. (eh)
• VIVAnews

Konser Justin Bieber Terancam Batal?

MOKI, Konser Justin Bieber di Indonesia yang akan digelar di Sentul International Convention Centre (SICC), pada 23 April 2011 dikabarkan terancam batal. Pihak pelaksana konser itu belum memaparkan konsep keamanan di luar gedung.

"Baru yang di dalam gedungnya. Padahal lebih penting adalah pengamanan di luar gedung," kata Kapolsek Babakan Madang, AKP Lukito saat dihubungi VIVAnews, Jumat 15 April 2011.

Lebih lanjut, Lukito mengingatkan agar pihak pelaksana segera memaparkan konsep keamanan itu karena pelaksanaan konser itu sudah sangat dekat.  "Jika tidak, kita akan mengusulkan ke Kapolri untuk membatalkan konser tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, konser Bieber di Indonesia juga sempat dikabarkan batal. Berita itu sempat membuat heboh, soalnya tiket konser penyanyi asal Kanada ini sudah tandas terjual. Tetapi, pada 8 Maret lalu, pihak panitia menegaskan konser akan segera berlanjut.

Konser Justin Bieber ini melibatkan lima promotor. Mereka adalah Asia Sports Development (ASD), Berlian Entertainment (BE), Multivision, Mahkota Promotion, dan Marygops. Pihak promotor juga membantah rumor yang menyebutkan Bieber tak mau memakai sponsor dalam konsernya nanti.

"Dengan bergabungnya lima promotor ini, kami belum membutuhkan sponsor dari luar," kata bos Multivison, Raam Punjabi beberapa waktu lalu. (Laporan Ayatullah Khumaeni|Bogor)

Standar Kelayakan PLTN Perlu Ditingkatkan Memperhatikan Kerawanan Bencana

MOKI, Pemerintah saat ini sedang memutakhirkan Peraturan Presiden 05/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pembahasan rancangan dan rumusannya tengah dilakukan Dewan Energi Nasional.

Pemanfaatan tenaga nuklir sebagai sumber pembangkit listrik (PLTN) merupakan salah satu program yang menjadi pembahasan dalam pemutakhiran KEN tersebut.

"Perkembangan PLTN di dunia, termasuk kejadian di Jepang, menjadi pelajaran penting untuk Indonesia. Program PLTN dibiayai dana publik, maka kita harus menempatkan kepentingan publik pada prioritas tinggi," kata Mukhtasor, anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan/Pakar Lingkungan Hidup seperti dilansir situs Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis 31 Maret 2011.

Mukhtasor menambahkan, penyiapan infrastruktur PLTN, mulai dari penyiapan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, penyiapan kelembagaan sampai dengan studi kelayakan dibiayai pemerintah dengan dana publik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, pembangunan dan pengoperasian PLTN secara komersial menurut UU Ketenaganukliran dilaksanakan Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan atau badan swasta.

Jadi untuk lebih pro publik, menurut Guru Besar Institut Teknologi Surabaya ini, ada tiga hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu aspek keselamatan dan lingkungan, aspek partisipasi publik, dan aspek subsidi oleh publik.

"Sesungguhnya publik telah memberi subsidi yang besar terhadap program PLTN. Sangat penting bahwa program PLTN perlu melibatkan partisipasi publik yang lebih besar, terutama dalam aspek keselamatan dan penilaian kelayakan teknologi dan lokasi PLTN," kata Mukhtasor.

Menurut pria yang kini tercatat sebagai Executive Director Indonesian Center for Energy and Environmental Studies, partisipasi publik tersebut diperlukan terutama dalam studi kelayakan pembangunan PLTN dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.

"Pemerintah, dalam hal ini Badan Tenaga Nuklir Nasional, perlu melibatkan lebih banyak ahli-ahli yang representatif dan obyektif di bidang sosial, keselamatan, bencana, dan lingkungan hidup," ujarnya.

Jadi, kata Mukhtasor, jangan sampai terulang lagi kejadian Jepang, di mana keakuratan dan keterbukaan informasi nuklir masih menjadi persoalan antara pemerintah dan operator PLTN.

Layak ataupun tidak pembangunan PLTN di Indonesia nantinya, tambahnya, kita semua harus berbesar hati. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada kepentingan lain yang tidak relevan, termasuk kepentingan yang lebih berpihak pada keuntungan bisnis daripada publik.

Di sisi lain, standar kelayakan PLTN juga perlu ditingkatkan dengan memperhatikan keandalan teknologi PLTN dan kerawanan bencana di Indonesia.

Ketentuan perizinan reaktor diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43/2006. Berdasarkan aturan tersebut (pasal 4), reaktor nuklir komersial yang telah beroperasi tiga tahun secara selamat dengan faktor kapasitas merata minimal 75 persen digolongkan sebagai teknologi yang teruji. Untuk itu, dapat diberikan izin dibangun di Indonesia.

"Kecelakaan PLTN Jepang terjadi justru pada akhir umur desainnya. Bandingkan dengan kasus energi terbarukan," kata dia.

Dunia internasional saat ini telah berpengalaman mengoperasikan dengan sukses pembangkit listrik arus laut lebih dari tiga tahun, dengan potensi bahaya minimal dan harga yang lebih murah daripada pembangkit berbahan bakar minyak.

"Itu saja masih tidak mudah masuk dan diterima di Indonesia. Ukuran teknologi teruji dalam pembangunan PLTN harus memberi jaminan keselamatan jauh lebih tinggi," ujar Mukhtasor.

Dalam hal biaya PLTN, Mukhtasor melanjutkan, ada beban biaya tersembunyi yang harus ditanggung publik. Di samping dana APBN untuk penyiapan infrastruktur dan studi kelayakan PLTN, ada konsekuensi biaya yang tidak tampak namun ditanggung publik.

Menurut Undang-undang Ketenaganukliran, pengusaha instalasi nuklir tidak bertanggung jawab terhadap kerugian nuklir yang disebabkan kecelakaan nuklir yang terjadi karena bencana alam dengan tingkat luar biasa yang melampaui rancangan persayaratan keselamatan yang telah ditetapkan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

"Jadi, seumpama kasus Jepang ini terjadi di Indonesia, menurut hemat saya, kerugian kecelakaan nuklir ini akan ditanggung dana publik. Ini tentu kurang mencerminkan istilah harga energi berdasarkan prinsip keenomian berkeadilan yang diatur dalam Undang-undang Energi," ujar Mukhtasor. (umi)
• VIVAnews

Kia Optima, Chevrolet Cruze, dan Ford Focus sekelas Audi

MOKI, Perusahaan penyedia data otomotif, Ward's, baru-baru ini mengumumkan daftar 10 kendaraan dengan interior terbaik 2011. Dari sepuluh kendaraan, tiga dari kelompok mobil ekonomis, tiga dari merek mobil mewah, satu sedan sport, minivan, sport utility vehicle, dan satu sedan keluarga.

Seperti dikutip dari Top Gear, mobil-mobil ekonomis yang terpilih adalah Kia Optima, Chevrolet Cruze, dan Ford Focus. Mereka duduk bersama model-model mewah seperti Audi dan BMW. Kenyataan ini membuktikan, interior yang baik, fungsional, dan nyaman, tak hanya dimiliki pada mobil-mobil mewah.

Editor In Chief Ward's Drew Winter menuturkan bahwa penilaian yang berlangsung sejak Februari hingga Maret ini mengikutsertakan 51 kendaraan dari berbagai merek dan model. Ward's memberikan skor berdasarkan kualitas bahan, ergonomi, keselamatan, hubungan antara manusia dengan teknologi mesin, kenyamanan, dan estetika.

"Kami sulit menemukan interior yang buruk. Namun, tentu  ada yang terbaik," kata Drew dalam laporannya di wardsauto.com

Ini 10 interior mobil terbaik 2011 versi Ward's:
Audi A8
BMW X3 xDrive35i
Chevy Cruze 2LT RS
Dodge Charger Rallye Plus
Ford Focus Titanium
Honda Odyssey Elite
Hyundai Elantra Limited
Jeep Grand Cherokee Overland Summit
Kia Optima EX
Volvo S60
Sumber : vivanews.com

Ilmuwan: Eropa Akan Tenggelam di Bawah Afrika

MOKI, Sejak beberapa juta tahun silam, kedua benua Afrika maupun Eropa telah bertemu dan saling menumbuk, akibat pergerakan dua lempeng tektonik Afrika dan Eurasia.

Pinggiran utara Afrika, selama ini, secara perlahan menunjam ke bawah benua Eropa. Namun, temuan teranyar dari para peneliti menunjukkan sesuatu yang berlawanan. Kini, giliran Eropa yang kemungkinan besar akan berbalik tenggelam di bawah benua Afrika.

European Geosciences Union melakukan rapat pada akhir pekan lalu. Jika kekhawatiran mereka terbukti, ini merupakan hal yang jarang terjadi, serta akan menjadi awal baru munculnya zona subduksi baru.

Di bawah Laut Mediterania, batuan padat di ujung lempeng Afrika sebenarnya telah tenggelam di bawah lempeng Eurasia di mana Eropa berada. Namun, dataran Afrika ternyata terlalu ringan untuk bisa tenggelam di bawah Eropa.

Analisis dari tim peneliti dari Utrecht mengatakan, karena benua Afrika ringan dan tidak bisa tenggelam, membuat bagian subduksi Afrika yang sebelumnya terjadi, patah dan tenggelam di perut bumi. 

Ruang kosong yang timbul akibat tenggelamnya subduksi Afrika itu kemudian membuat sebagian lempeng Eurasia justru terdorong ke Selatan. Daerah-daerah itu berada di sepanjang Mediterrania, seperti Kepulauan Balearic, Korsika, Sardinia, dan Kreta.

"Afrika tidak akan tenggelam, padahal Afrika dan Eropa akan terus bertabrakan. Jadi siapa yang akan tenggelam?" kata Rinus Wortel peneliti dari University of Utrecht, dikutip situs BBC. 

Wortel juga melihat arah pergerakan lempeng Eropa kini justru menunjam ke bawah lempeng Afrika dan menciptakan zona subduksi baru. Hal ini mengingat lempeng Eurasia lebih berat dari Afrika. "Pada saatnya mungkin kami akan menyaksikan awal dari subduksi Eropa di bawah Afrika," kata Wortel .

Akibatnya, timbul kekhawatiran terhadap kemungkinan semakin seringnya terjadi gempa dan tsunami di daerah Eropa. Padahal, negara-negara Eropa hingga kini belum menyediakan banyak peralatan untuk mengantisipasi gempa atau tsunami di daerah mereka.

Kepastian terhadap terbentuknya zona subduksi Eropa akan melempangkan jalan untuk pemodelan di wilayah ini serta menghitung risiko dari aktivitas gempa dan tsunami di daerah ini.

Biasanya, gempa-gempa yang terjadi di Eropa memang lebih kecil ketimbang yang terjadi di daerah sabuk api vulkano di daerah Pasifik. Namun demikian, sejarah sempat merekam adanya gempa sebesar 8 skala Richter di Eropa. (art)


Sumber : vivanews.com

Camera Super Mini Hanya 11 Gram

MOKI, Perusahaan pencipta gadget unik dan lucu ternama di Jepang, Thanko telah merilis MAME-CAM, Februari lalu. Sebuah camera micro yang cute, namun multifungsi, dengan bobot hanya 11g. Camera MAME-CAM ini memiliki ukuran mini 30x27x27mm dan dapat terkoneksi ke komputer via USB 1.1. 

Camera ini dapat mengambil video dengan resolusi 640×480 resolution (AVI, kecepatan 30fps), gambar 1,600×1,200 piksel, dan merekam audio dengan kualitas mono. Hardware MAME-CAM ini support microSD card hingga 32GB, dan berdaya tahan baterai sekitar 36 menit (ketika merekam video).

Thanko menawarkan camera ini di toko online Jepang dengan harga $95, atau di partner Thanko, Geek Stuff 4 U (geekstuff4u.com) jika di luar Jepang.
Sumber : beritanet.com

Pendidikan Di Aceh Jaya Jadi Lahan Para Politikus

MOKI, Aceh Jaya-Bila ranah pendidikan telah di politisikan jangan pernah berharap  kualitas Siswa optimal, seyogianya  pendidikan bukan lah arena politik bagi kelompok  politukus, tapi milik dan hak rakyat,”


Pimpinan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Jaya, Syarifuddin Raden melalui Sekretariatnya  Kusoimi,SPd, mengharapkan ,agar ranah pendidikan, tidak di perggunakan sebagai tameng politik oleh kelompok-kelompok  demi  menunjolkan diri dalam  mencapai jabatan tertentu, guna menghindari kegagalan pencapaian mutu pendidikan yang baik  kedepan.


Ungkapan tersebut di sampaikan Sekretaris MPD setempat Kusoimi ,kepada wartawan siang tadi di ruang kerjanya di kota Calang Kabupaten Aceh jaya.


Menurut Kusoimi, selama ini sektor pendidikan terkesan di obok-obok oleh pihak-pihak tertentu, dengan maksud merekrut suara atau harapan tertentu untuk pribadi dan kelompok –kelompok tertentu, sehingga bentuk interfensi kerab membaringi aktifitas pendidikan diKabupaten yang baru berumur 9 tahun itu.


Salah satu bukti campur tangan politik oleh pihak –pihak tertentu, seperti pemindahan guru yang telah di tetapkan oleh Dinas Pendidikan, ke tempat lain dengan alasan  secara tidak masuk akal, akibatnya sejumlah sekolah nyaris kekurangan tenaga pengajar.


“ bila ketentuan yang telah di tetapkan dinas dengan segenap pertimbangan, lalu di cuwekin, lantas bagaimana dengan nasib  sekolah setempat,” kata Kusoimi dengan nada setengah bertanya.


Secara  terpisah  kepala Dinas Pendidikan  Pemuda dan olah Raga (kadisdikpora) Kabupaten Aceh jaya   Drs. Iskandar Ibrahim melalui sekretrisnya Fachruddin,Spd  yang di hubungi  wartawan kamis 14/04/2011 di ruang kerjanya, mengakui kalau kondisi  pemerataan guru di wilayah tersebut  saat ini benar masih tertumpuk di dua wilayah, yakni Keccamatan tenom dan Kecamatan jaya.


Namun terkait dengan isu di politisikan ranah pendidikan tersebut oleh sejumlah oknum-oknum politikus di wilayah tersebut, Fachruddin enggan menjawabnya,” benar guru masih tertumpuk di dua kecamatan maju, barang kali akibat banyaknya jumlah sekolah  itu,” kata Fachruddin menjawab pertanyaan wartawan sore tadi. (Dahlan ZA)

Tagihan Rekening Air Melambung , Pelanggan Ancam Laporkan BULD SPAM Tirta Mon Mata Ke Pemda & Dewan Kabupaten Aceh Jaya

MOKI, Aceh Jaya-Ratusan  Masyarakat Pelanggan Air bersih  di Kecamatan Krueng  Sabee Kabupaten Aceh jaya, sejak  siang tadi  mengaku resah dan merasa di zhalimi oleh Pihak pengelola Air Bersih di wilayah itu, pasalnya  sejumlah jaringan Air bersih  yang bersumber dari  PDAM setempat  di segel pihak BLUD.

Akibat penyegelan tersebut di perkirakan Ratusan warga sekecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, akan mengalami krisis air bersih. Terutama sejumlah pelanggan yang tidak memiliki sumur atau tidak dapat menggunakan air sumur akibat kotor.

Sedangkan Sumber air bersih yang bersumber dari BLUD SPAM Tirta Mon Mata, tidak berfungsi lagi, setelah penyegelan di lakukan oleh pihak  BLUD.

Pelanggan dapat menggunakan  kembali , apa bila telah melunasi tunggakan tagihan sebagaimana yang di cantumkan dalam surat Peyegelan yang dilayangakan BLUD kepada masing-masing pelanggan .

Surat Penyegelan BLUD SPAM Tirta Mon Mata bernomor 08/10/2011 dengan perihal Penyegelan Sambungan Langganan Air bersih yang di tanda tangani oleh Kepala BLUD SPAMTirta Mon Mata Ir. Syamsul Bahri bertanggal 13/04/2011, di layangkan sejak pagi tadi Rabu 13/04/2011,sekaligus dengan menyegel sejumlah sambungan pelanggan.

Dengan isi Surat, anatar lain ,BLUD memberitahukan kepada pelanggan atas tunggakan, keputusan penyegelan, larangan penggunaan  air selama  pelanggan belum melakukan pelunasan tunggakan,  ancaman bagi pembuka Segel serta   tindakan  BLUD  terhadap pelanggan  yang bersangkutan setelah limit waktu yang di berikan untuk pelunasan .

Atas keputusan BLUD  itu,  ratusan Pelanggan air Bersih di wilayah itu unjuk protes, karena pelanggan  mengaku  kecewa ,  dengan keputusan BLUD yang terkesan arogan  dan tidak mengedepankan azas musyawarah dan timbang rasa.

“ seharusnya mereka (BLUD) dapat memeberikan peringatan dulu, jangan langsung datang segel ,” protes  Azwin salah seorang pelangan Air Bersih di Desa Dayah Baroe  Kota  Calang Aceh Jaya.

Azwin menilai,  pihak BLUD terkesan mencekik pelanggan dan tidak punya itikat memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, buktinya tangihan dilakukan setelah pemakaian capai limit waktu  hingga17 bulan atau setelah jumlah tagihan menumpuk.

“ seharusnya pihak BLUD tidak menumpukkan jumlah tagihan pelanggan, kalau jumlah tagihan  telah mencapi jutaan siapa yang tidak mnegeluh,”  protes  Azwin.

Secara  tegas Azwin menambahkan, pihaknya tidak akan membeyar sejumlah tagihan yang di sedorkan pihak BLUD SPAM Tirta Mon Mata, sebelum hal itu diperjelas kepada pelanggan  akan dasar   keputusan  BLUD itu, selain itu Azwin juga mengancam pihaknya akan mengadukan perihal itu ke Pemrintah daerah setempat dalam jangka dekat ini.

 “  kami  tidak bisa terima begini, dan saya akan laporkan hal ini ke bupati  dan Dewan kabupaten Aceh jaya,” demikian ancam  Azwin yang di temui wartawan di kediamannya di desa Dayah Baroe Kota Calang Rabu 13/04/2011.

Sementara dari pihak Badan  Layanan Umum Daerah  sistem Penyediaan Air Bersih (BLUD SPAM) Tirta Mon Mata , hingga berita ini di terbitkan belum  mendapat penjelasan terkait  sejumlah  penyegelan Sambungan pelanggan Air Bersih  dan protes masyarakat itu. (Dahlan ZA)

Pengerukan Sungai Juwana Senilai 4,6 M Belum Bisa Atasi Banjir

MOKI, Pati-Banjir yang melanda wilayah Pati selama ini, menurut Wahono,SH tokoh masyarakat dan nelayan  masih menjadi bahan perbincangan yang hingga kini belum ada solusi dari Pemerintah daerah untuk mengatasinya.

Masyarakatpun sudah berkali-kali mengutarakan permasalahan ini ke Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi hanya dianggap badai sedang berlalu saja.

Sementara ini pemerintah pusat mengucurkan dana 4,6 Miliar untuk pengerukan muara sungai, Wahono menganggap belum bisa mengatasi banjir wilayah Pati. “Pemerintah pusat harus meninjau kembali dana 4,6 Miliar untuk pengerukan muara sungai Juwana, karena belum bisa mengatasi banjir di wilayah Pati,”kata Wahono.

Wahono menjelaskan, selama kapal-kapal masih parkir di pinggiran sungai banjir akan selalu mengenangi wilayah Pati. Karena kapal-kapal yang parkir di pinggiran sungai sama seperti tanggul.

Yang perlu Pemerintah perhatikan untuk mengatasi banjir di wilayah Pati, pertama adalah menyediakan anggaran untuk pembuatan kolam parkir kapal. Jadi anggaran yang disediakan Pemerintah baik dari pusat maupun daerah benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran, jelas Wahono lagi.

Karmijan anggota DPRD Kabupaten Pati yang duduk di Komisi 3 membidangi pembangunan membenarkan, bahwa anggaran yang dikucurkan dari pusat cuma sedikit-sedikit baik untuk normalisasi maupun pengerukan muara hanya sia-sia.

“Seharusnya kalangan Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif sama-sama melobi ke Pemerintah pusat supaya aspirasi masyarakat Pati benar-benar diperhatikan”,kata Karmijan.

Memang mengatasi banjir di wilayah Pati perlu dana sangat besar, karena perlu melokasikan parkir kapal dan normalisasi sungai. Kalau ini diperhatikan oleh Pemerintah pusat banjir bisa diatasi dan biaya seterusnya biaya pertahun untuk pananggulangan banjir menjadi ringan, jelas Karmijan. Aris

KRIMINAL

 
Support : HOME | KARIR | REDAKSI
Copyright © 2011. KabarInvestigasi - All Rights Reserved
Published by KabarInvestigasi
Proudly powered by KRISTIANTO