Home » » Pemerintah Daerah Kota Sabang Adakan Sosialisasi Rancangan Qanun (Raqan) Restribusi Parkir dan Kesehatan

Pemerintah Daerah Kota Sabang Adakan Sosialisasi Rancangan Qanun (Raqan) Restribusi Parkir dan Kesehatan


MOKI, Sabang-Pemerintah Daerah Kota Sabang melalui Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit Umum baru-baru ini melakukan kegiatan Sosialisai Ranacangan Qanun tentang biaya Restribusi Pelayanan Parkir dan Biaya Restribusi Pelayanan Kesehatan di Aula Kantor Walikota Sabang, Acara dibuka oleh Kabag Hukum Pemko Sabang Yunizar, SH mewakili Sekretaris Daerah Kota ( Sekdako ) Sabang.

Dinas Perhubungan Kominfo Kota Sabang melaksanakan kegiatan Raqan biaya restribusi Parkir ditepi jalan untuk daerah Kota Sabang, peserta rapat yang terdidri dari para Gheuchik, Tokoh masyarakat, pelaku Parkir dan dari Unsur Pers membahas tentang akan diberlakukannya tarif parkir di tepi jalan yang harus disepakati bersama oleh para peserta Sosialisai.

Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kota Sabang Derriansyah Kandau. SE, MM selaku nara sumber yang didampingi oleh Ka.Bid Darat Dishubkominfo M. Nasir, SE memaparkan mengapa Sosialisai diadakan, dikatannya bahwa pemungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum merupakan salah satu usaha untuk meningkattkan pendapatan asli daerah Sabang.

Derriansyah menerangkan, Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara dan tempat parkir adalah tempat yang berada diatas badan jalan dan/atau ditepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Pemko sebagai tempat parkir, sementara yang dinamakan Restribusi jasa umum adalah restribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untu tujuan kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, yangv ditetapkan oleh Walikota. 

Berdasarkan ketentuan pasal 118 dan pasal 156 ayat 1) UU No.28 Thn 2009 tentang pajak daerah dan restribusi bahwa Pemerintah Daerah Kota Sabang dapat memungut restribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum, atas hal tersebut maka perlunya menetapkan Qanun Kota Sabang tentang restribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum.

Dikatakannya, pelaksanaan Raqan yang melibatkan tokoh Masyarakat, pelaku parkir dan Gheucik untuk dapat disosialisi adalah berdasarkan, UU No. 19 thn 1995 tentang Kota Praja, UU No 8 thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 32 thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 38 thn 2004 tentang Jalan, UU No. 11 thn 2006 tentang Pemerintah Aceh, UU No. 22 thn 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, UU No, 28 thn 2009 tentang Pajak Daerah dan Resrtibusi Daerah, UU No. 12 thn 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 27 thn 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 thn 2006 tentang Jalan dan Qanun Aceh No. 3 thn 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Berdasarkan masukan dan kesepakatan para peserta Sosialisasi tarif Parkir lama diminta dirubah dan ditingkatkan seiring akan dapat menambah PAD maka, tariff Parkir Roda Dua yang dulunya hanya Rp. 500 diajukan menjadi Rp. 1.000, Roda Empat dan sejenis dulunya Rp. 1.000 menjadi Rp. 2.000, untuk parkir Roda Enam atau lebih maka kalau dulunya hanya Rp. 3.000 diajukan menjadi Rp. 5.000, ujarnya.

Selepas acara sosialisi Kepala Dinas Perhubungan Derriansyah Kandau. SE, MM  ketika diwawancarai wartawan mengatakan, Rancangan Qanun telah diajukan ke pihak DPRK dan tinggal kapan pihak Legeslatif memanggil Dinas untuk membahas Raqan parkir dan bila telah disyahkan oleh Legeslatif maka barulah tarif parkir diberlakukan, untuk sementara ini bila kupon Parkir belum lagi dicetak maka kupon lama yang diberlakukan menunggu cetak kupon parkir yang baru, katanya.

Untuk parkiran daerah tujuan wisata tidak sama dengan parkiran jalan umum terutama yang lokasi wisatanya khusus seperti daerah wisata Gapang, Iboih mapun daerah wisata lainnya, bila daerah wilayah parkiran yang parkirannya ada lokasi dibangun oleh pemerintah seperti Pavling Blok maka hasil dari parkiran harus ada pembagiannya kepada pihak Pemko Sabang, jadi tidak mutlak hasilnya untuk Gampong maupun perorangan, ujar Derriansyah. 

Raqan Restribusi Pelayanan Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang Dr. Ali Imran pada paparan sosialisai Restribusi Pelayanan Kesehatan menerangkan, pelayanan kesehatan adalah segala macam pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosa, Pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya baik yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum, Puskesmas serta penyediaan lahan praktek atau penelitian bagi siswa atau mahasiswa juga dikenakan restribusi pelayanan.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSU, Puskesmas atau lainnya terbagi dari berbagai jenis pelayanan seperti untuk jenis pelayanan pasien rawat jalan melakukan Observasi, diagnosa, pemgobatan rehabilitasi medik atau jenis pelayanan kesehatan lainnya yang tidak tinggal diruang rawat inap, dan bagi pasien status rawat sehari (one day care) menempati tempat tidur kurang dari 24 jam serta jenis-jenis rawat pasien lainnya, ujar Ali Imran.
 
Dikatakan juga, Instalasi pelayanan kesehatan di Kota Sabang adalah unit-unit stratigik RSUD tempat dislenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada mesyarakat baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung untuk semua jenis penyakit mulai dari jenis pelayanan dasar sampai sub spesialistik sesuai dengan kemampuan pasien.    

Objek pelayanan kesehatan dapat dilakukan di Puskesmas, Puskesmas keliling (Pusling), Puskesmas pembantu (Pustu), RSUD dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan perawatan pasien dapat digolongkan pada kelas perawatan dari kelas I s/d kelas III, kelas Utama dan Non kelas yang berupa High Care Unit (HCU), Intensive Care Unit (ICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan kamar bersalin.

Ali Imran juga menerangkan, Pelayanan yang dikenakan Restribusi adalah, rawat jalan, rawat darurat dan pelayanan mobil ambulan, rawat inap, pelayanan persalinan, pelayanan rehabilitasi medis, pelayanan medis gigi dan mulut, pelayanan konsultasi dan tindakan khusus, pelayanan medico-legal, pelayanan pemulasaran jenazah, pelayanan penunjang diagnostic- logistic, tindakan medis operatif, pemeriksaan medical chek up dan pelayanan kesehatan lainya seperti keterangan pemeriksaan berbadan sehat-keterangan cuti hamil-keterangan lahir serta keterangan tanda pernah dirawat.       

Apabila dalam penagihan restribusi terjadi kendala penagihannya disebabkan pasien Miskin, terlantar dan pasien Khusus maka Walikota sebagai Kepala daerah dapat memeberikan keringanan atau pembebasan pembayaran sesuai dengan Rancangan Qanun Pelayanan Restribusi kesehatan pada pasal 1 sesuai dengan tata cara pengurangan, keringanan atau pembebasan pembayaran yang diatur dengan peraturan Walikota.

Ditegaskan, Rancangan Qanun tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan sebagai salah satu sumber PAD adalah berdasarkan ketentuan pasal; 11 dan 156 ayat (1) UU No. 28 thn 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Pelayanan Kesehatan maka unrtuk itu perlu dibuat Rancangan Qanun Kota Sabang tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan yang harus disosialisasikan kepada masyarakat berdasarkan, UU No. 10 thn 1965 tentang pembentukan kota praja, UU No. 8 thn 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, UU No. 32 thn 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 11 thn 2006  tentang Pemerintahan Aceh, UU. No. 28 thn 2009 tentang Pajak Daerah, UU No. 36 thn 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 58 thn 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Restribusi Daerah, ujar Ali Imran.

Ketika diwawancarai oleh Wartawan selepas Sosialisasi Dr. Ali Imran mengatakan, dilakukannya Sosialisasi adalah sebagai salah satu Uji Raqan Kesehatan kepada Publik, dan masukan dari mereka seperti masukan tentang besarnya biaya rawat inap dan pembagian antara perawat dan Dokter yang sudah tidak layak secara pembagian hasil sehingga akan menjadi menurunnya Intensitas kerja pelayan kesehatan, dan semua masukan ini akan kita bicarakan kepada pihak Legeslatif saat dijukannya Raqan ini.

Dengan akan diberlakukannya Qanun yang baru harapan kita pelaku kesehatan dapat lebih meningkatkan pelayanan kesehatan sebab selama ini restribusi pelayanan kesehatan hanya berdoman kepada Peraturan Daerah (Perda) thn 1996 yang bila kita setarakan dengan kehidupan sekarang ini sudah tidak laik lagi, maka diharapkan kepada Dokter dan Perawat kedepan setelah ditetapkannya Qanun ini kinerja mereka lebih optimal sesuai dengan harapan dari masyarakat Sabang.

Kabag Hukum Pemko Sabang Yunizar, SH ketika di temui wartawan menerangklan, tujuan sosialisasi ini adalah amanat dari Undang-undang karena setiap produk dari Undang-undang tersebut harus disosialisasikan untuk dapat menjaring aspirasi masyarakat yang perlu diatur pada Qanun-qanun sehingga mendekati kesempurnaan sebab Qanun ini harus Aplikative yang dapat dipakai dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari.

Ditambahkan, setelah Qanun disetujui oleh pihak Legeslatif maka Pemerintah Daerah akan mempublikasikannya kepada masyarakat melalai media cetak maupun media Radio agar cepat dapat diketahui oleh masyarakat tentang telah berlakuknya Qanun tersebut sebab apabila hanya kepada para peserta sosialisasi diharapkan untuk diketahui oleh masyarakat maka prosesnya lambat sehinggga masyarakat akan protes terhadap berlakunya Qanun- qanun terutama terhadap restribusi pelayanan masyarakat, ujar Nizar. ( Tiopan. AP )
Share this article :

Poskan Komentar

 
Support : HOME | KARIR | REDAKSI
Copyright © 2011. KabarInvestigasi - All Rights Reserved
Published by KabarInvestigasi
Proudly powered by KRISTIANTO