Diduga Dana BOS SMPN 4 Tembilahan Hulu Disalahgunakan

BERITA LAIN:

Tembilahan.kabarinvestigasi.com. Penyaluran daa BOS di SMPN 4 Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 dipertanyakan penggunaannya untuk apa. Pasalnya, penggunaanya dinilai tidak terbuka syogiayanya disampaikan secara terbuka, kepada seluruh guru dan komite, intinya penyampainnya dana rutin dan BOS harus lebih transparan. Karena kalau tidak disampaikan, maka akan menaruh kecurigaan dari berbagai pihak.
“ Saya selaku komite sekolah SMPN 4 Tembilahan Hulu tidak mengetahui untuk apa dana BOS digunakan sejak tahun 2016 hingga tahun 2018. Karena, setiap penggunaan dana BOS kepala sekolah da bendahara tidak menyampaikannya secara terbuka bahkan berapa dana BOS yang diterima SMPN 4 Tembilahan Hulu saya tidak mengetahuinya”, ujar Tario Ketua Komite Sekolah SMPN 4 Tembilahan Hulu kepada Investigasi di tempat kediamannya Selasa (2/10/2018).
Tario yang juga ketua RT 02 Desa Pekan Kamis itu mengungkapkan, ketertutupan kepala sekolah dan bendahara dalam penggunaan dana BOS menimbulkan kecurigaan baik bagi wali murid maupun para dewan guru yang bertugas di SMPN 4 Tembilahan Hulu. Karena penggunaan dana BOS itu bukan sesuatu rahasia tetapi harus dengan terbuka dan transparan. Kepala sekolah dan bendahara harus menyampaikannya secara terbuka untuk apa digunakan daa BOS yang diterima SMPN 4 Tembilahan.
“Kepala Sekolah dan bendahara harus menyampaikannya secara terbuka dan transparan untuk apa digunakan dana BOS SMPN 4 Tembilahan Hulu, karena masih ada kutipan yang dilakukan kepada siswa. Seperti kutipan uang sebesar Rp 3000 per siswa setiap minggunya”, ujar Tario mengungkapkan.
Tario lebih jauh mengungkapkan, sejak dirinya dipilih wali murid sebagai Ketua Komite sekolah SMPN 4 Tembilahan tidak pernah diundang untuk merapatkan penggunaan dana BOS.
“Sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 saya perna dimintai kepala sekolah menandatangani surat. Dan, seingat saya tandatangan yang saya bubuhkan dalam surat yang disdorkan kepala sekolah ada sebanyak tiga kali tandatangan di tahun 2016, usai menadatagani surat yang disodorkan kepala sekolah kemudian disodorkan sebuah amplop berisi uang sebanyak Rp 100.000. besaran uang yang ada di amplop saya ketahui setelah saya buka dirumah. Dan tahun 2017 dan tahun 2018 saya tidak pernah lagi diminta tandatangan selaku komite sekolah”, ujar Tario mengungkapkan.
Saat disingguung tentang bantua siswa miskin yang tertulis di kwitansi yang ditandatangani kepala sekolah SMPN 4 Tembilahan Hulu dan bendahara dengan stempel SMPN 4 Tembilahan Hulu dengan besaran Rp 450.000 untuk tiga orang siswa miskin, artinya, bantuan untuk siswa miskin per orangnya sebesar Rp 150.000 per bulan Tario kaget seraya menegaskan bahwa dirinya selaku Ketua Komite sekolah SMPN 4 Tembilahan tidak pernah mengetahui adanya bantuan untuk siswa miskin di SMPN 4 Tembilahan sebesar Rp 150.000 setiap bulannya di tahun 2016.
“Saya tidak pernah mengetahui adanya bantuan untuk siswa miskin di SMPN 4 Tembilahan Hulu untuk tiga orang siswa miskin sebesar Rp 150.000 setiap bulannya untuk satu orang siswa miskin. Artinya, untuk satu tahun per siswa miskin sebesar Rp 1.800.000 (Rp 150.000 x 12 bulan). berarti bantuan untuk siswa miskin untuk tiga orang ditahun 2016 sekitar 3 x Rp 1.800.000=Rp 5.400.000. apakah benar bantuan ini disalurkan kepada siswa yang berhak menerimanya. Hal ini akan saya pertanyakan kepada kepala sekolah dan bendahara”, ujar Tario dengan tegas.
Ditempat terpisah salah seorang siswa yang tertera namanya di kwitansi sebagai penerima bantuan siswa miskin mengatakan, bantuan siswa miskin seperti yang tertulis di kwitansi tidak pernah menerimanya. “ saya tidak pernah menerima bantuan siswa miskin”, ujarnya.
Lain lagi seperti yang diutarakan nara sumber investigasi di lain tempat, setiap pencairan daa BOS kepala sekolah menerima insentif sebesar Rp 200.000 dan bendahara Rp 200.000. selain insentif pencairan Dana BOS juga bendahara yang berstatus sebagai PNS menerima insentif sebesar Rp 600.000 setiap bulannya. Selain insentif sebagai bendahara juga menerima insentif sebagai operator sekolah sebesar Rp 600.000 setiap bulan. artinya jabatan sebagai bendahara merangkap operator mendapat insentif sebesar Rp 1.200.000 setiap bulan yang bersumber dari dana BOS, ujar nara sumber investigasi yang meminta identitasnya tidak dituliskan.
Ironisnya kata nara sumber investigasi, setiap pencairan dana BOS kepala sekolah mendapat bagian sebagain dari dana BOS yang dicairkan. Misalnya, dana BOS cair sebesar Rp 15 juta bendahara menyerahkan kepada kepala sekolah sekitar Rp 8 juta, ujarnya mengungkapkan.
Siswa SMPN 4 Tembilahan Hulu kata narasumber investigasi tahun 2016/2017 sebanyak 40 siswa, tahun 2017/2018 sebanyak 76 siswa dan tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 88 siswa. Penyaluran Dana BOS triwulan I sebesar 20 persen, II sebesar 40 persen, triwulan III sebesar 20 persen dan Triwulan IV sebesar 20 persen. Dengan besar dana BOS untuk SMP sebesar Rp 1.000.000 dikalikan jumlah peserta didik. Artinya, SMPN 4 tembilahan hulu tahun ajaran 2016/2017 menerima dana BOS sebesar Rp 40 juta, tahun ajaran 2017/2018 sebesar Rp 76 juta dan tahun ajaran 2018/2019 sebesar 88 juta.
Masih menurut Ketua Komite Sekolah SMPN 4 Tembilahan Hulu dana BOS tahun 2016/2017 sebesar Rp 40 juta, tahun ajaran 2017/2018 sebesar Rp 76 juta dan tahun ajaran 2018/2019 sebesar Rp 88 juta digunakan untuk apa. “ kepala sekolah dan bendahara harus terbuka menyampaikannya untuk apa digunakan dana BOS yang diterima SMPN 4 Tembilahan Hulu. Karena saya selaku ketua Komite sekolah tidak pernah mengetahui digunakan untuk apa dana BOS SMPN 4 Tembilahan Hulu”, ujar Tario dengan tegas.
Untuk kepentingan publikasi saat dikonfirmasikan kepada Kepala Sekolah SMPN 4 Tembilahan Hulu di SMPN 4 tembilahan Hulu di Pekan Kamis Selasa (2/10/2018) tidak berhasil.
Afni Wahyuni saat dikonfirmasi di SMPN 4 Tembilahan hulu tidak banyak komentar. “ saya tidak bisa menjelaskannya saat ini. Saya mau menjelaskannya kalau ada kepala sekolah. Dan, yang berhak memeriksa kami adalah inspektorat”, ujarnya.
Saat ditanya apakah benar saat pencairan dana BOS selalu diberikan sebagian kepada Kepala sekolah SMPN 4 Tembilahan Hulu. Juga apakah benar dana bantuan siswa miskin tahun 2016 tidak diberikan kepada siswa miskin. Afni Wahyuni mengatakan, saya tidak bisa menjelaskannya kalau kepala sekolah tidak ada. Saya mau menjelaskannya jika kepala sekolah ada. Langsung aja sama kepala sekolah, ujarnya mengelak.
Kepala sekolah SMPN 4 Tembilahan Hulu Judi Prasetya yang juga PLH SMPN 3 Tembilahan saat dikonfirmasi dengan megirimkan pesan singkat ke ponselnya bernomor 081268345xxx selasa (2/10/2018) tidak menjawab.padahal keteranga dari Afni Wahyuni selaku bendahara dan Judi Prasetya selaku kepala sekolah sangat penting sebagai perimbangan penulisan berita sesuai dengan UU no 40 tahun 1999 tentang pers dan sesuai dengan kodetik jurnalis. Dengan ketertutupan Afni Wahyuni selaku bendahara dan Judi Prasetya selaku kepala sekolah semakin menguatkan dugaan penyalahgunaan dana BOS di SMPN 4 Tembilahan Hulu ( red/bersambung)