Mediasi Kapolsek Gaung Antara Masyarakat Desa jerambang dengan kepala Desa Jerambang Belum Menemukan Kesepakatan

BERITA LAIN:

Tembilahan.kabarinvestigasi.com. Permasalahan pendistribusian beras rastra di Desa Jerambang Kecamatan Gaung kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sampai ke pihak kepolisian di Polsek Kecamatan Gaung kabupaten Inhil Provinsi Riau.
Kapolsek Gaung Walsum untuk menyelesaikan permasalahan beras antara masyarakat dengan kepala desa jerambang melakukan mediasi di kantor camat Gaung kamis (4/10/2018). Namun, mediasi yang dihadiri kapolsek Gaung Walsum, kanit Reskrim Polsek Gaung Abu tani, Suparman staf kantor camat Gaung yang menangangani bersa rastra di Kecamatan, masyarakat Desa Jembang, Ketua BPD Desa jerambang Harunan dan kepala desa Jerambang belum menemukan suatu kesepakatan.
Adanya permasalahan pendistribuan beras rastra yang menjadi permasalahan di Desa Jerambang bermula dari pendistribuasin ke Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang syogiayanya KPM menerima beras rastra sebanyak 50 Kg untuk bulan Januari sampai bulan Mei 2018, namun, KPM menerima menerima sekitar 25,9 Kg.
Suparman staf kantor Camat gaung yang menangani beras rastra dalam pertemuan mediasi yang digagas kapolsek Gaung Walsum mengungkapkan, data KPM penerima rastra di Desa jerambang sebanyak 204 KPM dan masing-masing KPM mendapat beras sebanyak 50 Kg untuk bilan januai hingga bulan Mei 2018 dan beras sudah distribusikan kepada Desa Jerambang, ujarnya dihadapan warga masyarakat, kepala Desa dan kapolsek Gaung.
Kepala Desa Jerambang yang sering dipanggil Nova menjelaskan, pendistribusian beras rastra kepada KPM di Desa jerambang sudah dilakukan sesuai mekanismenya. Pertama, dibagikan kepada masyarakat sebanyak 25 Kg kemudian dibagikan lagi sebanyak 9 ons untuk 393 KPM. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial di tengah-tengah warga masyarakat sehingga dilakukan pemerataan dan untuk melakukan pemerataan terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah dengan KPM yang dilakukan RT/RW, ujarnya.
Hal itu dikuatka salah satu RT” Sebelum membagi beras rastra terlebih dahulu saya lakukan musyawarah dengan warga”, katanya.
Ketua BPD Harunan pada kesempatan itu memanggil salah seorang warga masyarakat Desa jerambang bernama Hamzah yang terlihat kondisi mengalami cacat dan sangat tergolong masyarakat miskin yang mengaku tidak mendapat beras rastra. “ Apakah warga seperti ini layak mendapat rastra”, ujar Harunan dengan bertanya dihadapan kapolsek gaung. Seraya meminta agar dibaikan.
Ketua BPD Harunan menegaskan, dia tidak terima dan merasa keberatan dengan adanya namanya di dalam data penerima beras rastra. “ Saya tidak pernah menerima beras rastra apalagi membubuhkan tandatangan sebagai penerima beras rastra, dugaan pemalsuan tandatangan saya ini tetap akan saya tuntut melalui jalur hukum, karena saya merasa dirugikan dengan dugaan pemalsuan tandatangan saya”, ujar Harunan dengan tegas.
Lain lagi seperti yang dikatakan haruna salah seorang warga masyarakat, menurut hasil pendataan yang dilakukan tercatat KPM beras rastra sebanyak 374 sementara data yang diberikan kepala Desa jerambang sebanyka 393 KPM. Dari data yang dimiliki Harunan dengan data yang dimiliki Kepala Desa Jerambang terdapat selisih beras sebanyak 522 Kg. “ kami mempertanyakan kelebihan beras rastra sebanyak 522 Kg untuk siapa diberikan”, ujar Haruna dengan nada bertanya. Seraya mengatakan, beras rastra untuk tahun 2018 ini gratis dari pemerintah dan tidak dibayar seperti beras raskin dulu. Namun. diDesa jerambang berbayar warga membayar sebesar Rp 20 ribu untuk 25 Kg, ujarnya.
Salah seorang RT yang melakukan pemungutan kepada warga masyarakat sebesar Rp 20 untuk 25 Kg menegaskan, sebelum melakukan pemungutan tersebut terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan warga masyarakat yang menerima. Dipungut dana tersebut untuk digunakan biaya transportasi pengambilan beras rastra. “ Saya sudah musyawarah dengan warga. Dan, uang yang dipungut digunakan untuk biaya transportasi pengambilan beras rastra”, ujarnya.
Kanit Reskrim Polsek Gaung yang menangani permasalahan beras Rastra di Desa Jerambang mengungkapkan, proses penyelidikan terkait permasalahan pendistribusian beras rastra di Desa jerambang masih dalam proses. Dan, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 15 orang termasuk Kepala Desa jerambang sudah diminta keterangan, ujarnya mengungkapkan.
Abu Tani pada kesempatan itu meminta kepada semua warga masyarakat Desa Jerambang yang menerima beras rastra maupun tidak menerima agar membuat sueat keterangan dengan melampirkan fotocopy KK dan KTP dan diserahkan kepada Polsek Gaung.” Saya minta kepada warga masyarakat baik yang menerima maupun yang tidak menerima beras rastra agar membuat surat dengan melampirkan fotocopy KK dan KK. Dan, pihak Polsek Gaung tetap akan menyelidikinya”, ujar Abu Tani.
Sementara kapolsek Gaung Walsum sangat menyayangkan timbulnya permasalahan pendistribusian beras rastra di Desa Jembang.
Timbulnya permasalahan ini kata Walsum dengan tegas karena tidak adanya koordinasi dan sinergitas atau kelompokan di Desa jerambang antara sesama baik dengan kepala desa, BPD dan masyarakat. Untuk itu dihimbau agar menjalin suatu kekompokan dan sinergitas kepala Desa dengan berbagai elemen masyarakat di Desa Jerambang, sehingga pembangunan dan kekondisfan akan tercapai di Desa jerambang, ujar Walsum mengharpkan,
Walsum lebih jauh mengatakan, agar kepala Desa selalu koordinasi kepada instansi yang lebih tinggi untuk menjalankan roda pemerintaha di Desa jerambang, sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa jerambang dapat berjalan dengan baik. Jika kurang memahami bisa ditenyakan baik kepada pihak kecamatan maupun kepada pihak kabupaten.
“sekita 15 Desa di kecamatan Gaung hanya di Desa Jerambang yang timbul permasalahan terkait pendistribusian beras rastra. Hal itu disebabkan kurangnya koordinasi”, ujar Walsum. (red/bersambung)