BERITA LAIN:
Pekanabaru.kabarinvestigasi.com. H Muhammad Wardan dan Syamsudin Uti
resmi mempin kabupaten Indragiri Hilir setelah dilantik Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 di
Balai Serindit Gedung Daerah, Kamis (22/11/18).
Pelantikan dihadiri Ketua DPRD Riau Septina
Primawati, Kajati Riau Uung Abdul Syakur, Kapolda Riau Irjend Pol Widodo Eko
Prihastopo serta berbagai undangan lainnya.
Selain pejabat di lingkungan Pemprov Riau seperti Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi, para Bupati Walikota se Riau, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Inhil Said Syarifuddin, anggota DPRD Inhil, Forkopimda Inhil juga hadir menyaksikan prosesi pelantikan ini
Selain pejabat di lingkungan Pemprov Riau seperti Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi, para Bupati Walikota se Riau, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Inhil Said Syarifuddin, anggota DPRD Inhil, Forkopimda Inhil juga hadir menyaksikan prosesi pelantikan ini
Plt Gubri Wan Thamrin Hasyim dalam
arahannyan mengatakan Kabupaten Indragiri Hilir saat ini telah mengalami
pembangunan yang cukup pesat. Dan pembangunan telah
berhasil ditorehkan. Oleh karena itu capaian pembangunan
kedepannya dapat di tingkatkan lagi, di tahun mendatang, ujaarnya Wan Thamrin Hasyim mengharapkan.
Kata Wan
Thamrin Hasyim, Ada 10 poin tugas pokok, fungsi dan
wewenang yang harus jadi perhatian Bupati dan Wakil Bupati, yakni pertama
senantiasa bekerjasama dan berkoordinasi dengan DPRD dalam setiap merumuskan
kebijakan. Kedua, secara kelembagaan Bupati dan Wakil Bupati wajib memelihara
dan membangun hubungan kerjasama dengan para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir secara harmonis dan senantiasa saling
mendukung untuk satu tujuan, yakni membangun Indragiri Hilir sesuai prioritas
pembangunan yang telah ditetapkan dan ingin dicapai.
Ketiga, kembangkan kehidupan demokrasi dan politik secara sehat, serta perhatikan aspirasi rakyat yang berkembang yang kemudian diimplementasikan dalam program pembangunan. Keempat, kembangkan prinsip check and balance antara lembaga legislatif dan eksekutif terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Kelima, tingkatkan rasa keadilan dan utamakan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan daerah. Keenam, dalam menetapkan kebijakan, hendaknya senantiasa berpegang teguh pada rambu-rambu yang telah diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketujuh, teruskan dan lanjutkan berbagai program pembangunan yang berlangsung, baik selama ini dengan arif dan bijaksana, demi suksesnya pembangunan di Indragiri Hilir ini.
Kedelapan, mendorong semua jajaran di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ini untuk senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan. Kesembilan, dalam menjalankan tugas dan kewenangan hendaknya senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen sesuai asas birokrasi pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, monitoring maupun evaluasi secara tepat dan benar, sehingga segala program pembangunan di daerah ini dapat berjalan sukses dan lancar.
Kesepuluh, dalam rangka terwujudnya good governance, sebagaimana banyak pihak mengharapkan, kiranya hal ini dapat menjadi prioritas dalam menjalankan roda birokrasi pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir ini. Kemudian upayakan semuanya itu dapat berjalan optimal melalui kinerja aparatur yang semakin baik, profesional, transparan dan terbebas dari praktek-praktek KKN, ujar Wan memesankan.
Ketiga, kembangkan kehidupan demokrasi dan politik secara sehat, serta perhatikan aspirasi rakyat yang berkembang yang kemudian diimplementasikan dalam program pembangunan. Keempat, kembangkan prinsip check and balance antara lembaga legislatif dan eksekutif terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Kelima, tingkatkan rasa keadilan dan utamakan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan daerah. Keenam, dalam menetapkan kebijakan, hendaknya senantiasa berpegang teguh pada rambu-rambu yang telah diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketujuh, teruskan dan lanjutkan berbagai program pembangunan yang berlangsung, baik selama ini dengan arif dan bijaksana, demi suksesnya pembangunan di Indragiri Hilir ini.
Kedelapan, mendorong semua jajaran di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ini untuk senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan. Kesembilan, dalam menjalankan tugas dan kewenangan hendaknya senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen sesuai asas birokrasi pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, monitoring maupun evaluasi secara tepat dan benar, sehingga segala program pembangunan di daerah ini dapat berjalan sukses dan lancar.
Kesepuluh, dalam rangka terwujudnya good governance, sebagaimana banyak pihak mengharapkan, kiranya hal ini dapat menjadi prioritas dalam menjalankan roda birokrasi pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir ini. Kemudian upayakan semuanya itu dapat berjalan optimal melalui kinerja aparatur yang semakin baik, profesional, transparan dan terbebas dari praktek-praktek KKN, ujar Wan memesankan.
Sementara
HM Wardan untuk kedua kalinya dilantik menjadi Bupati Indragiri Hilir. Pertama
wardan berpsangan dengan Rosmman malomo dan kedua wardan berpasangan dengan Syamsudin
Uti (SU).
Sebagai Bupati yang dipercaya oleh masyarakat Inhil untuk memimpin Inhil
pada periode kedua ini, masih banyak yang harus dibangunnya untuk pembangunan
di Inhil, terutama infrastruktur, mulai dari jalan dan jembatan.
Pada periode pertama kepemimpinannya masih menyisakan 30 persen lagi untuk
pembangunan infrastruktur, yang menghubungkan desa-desa dan kecamatan yang ada
di seluruh wilayah Inhil. Selama kepemimpinannya di periode pertama, yang
menjadi program prioritas yakni pembangunan infrastruktur untuk kelancaran
perekonomian masyarakat.
“Berdasarkan evaluasi yang sudah kita lakukan, terutama dalam menyelesaikan
program prioritas infrastruktur, kita sudah mampu menyelesaikan 70 persen.
Artinya hubungan antar desa-desa dan kecamatan itu sudah 70 persen. Hanya
tinggal 30 persen lagi,” ujar HM Wardan.
“Yang jelas program apa yang sudah saya jalankan pada periode pertama, yang
sudah bagus tentunya kita pertahankan dan kita lanjutkan. Yang kurang sempurna
kurang tertib, itu yang akan kita sempurnakan,” tambahnya.
Untuk periode kedua ini, HM Wardan, akan menyelesaikan 30 persen sisa
pembangunan infrastrukturnya. Sambil menjalankan program prioritasnya pada
periode kedua memimpin Inhil, yakni peningkatan dan pengembangan perekonomian
masyarakat Inhil, agar lebih baik lagi, di topang dengan pembangunan infrastruktur
yang telah selesai.
“Lima tahun ke depan titik berat program prioritas kita pengembangan
perekonomian bagi masyarakat. Memaksimalkan potensi yang ada di Inhil, terutama
dalam peningkatan potensi perkebunan kelapa masyarakat,” kata HM Wardan.
Sementara itu, Wakilnya Syamsudin Uti, sebagai wakil kepala daerah, ia
menyatakan siap mendukung semua program yang telah dijalankan oleh HM Wardan
pada periode pertama. Dan menyelesaikan pembangunan sesuai dengan visi misinya
bersama HM Wardan untuk lima tahun kedepan.
“Kalau saya orang baru, dan saya siap bersama Bupati dalam membangun Inhil.
Sesuai dengan visi misi kami untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang
jelas kami harus sejalan,” kata Syamsudin Uti. (red)
COMMENTS